Disnaker Lampung Terima 4 Laporan Perusahaan 'Bandel' Belum Bayar THR

Sebagai langkah tindaklanjut atas keempat laporan itu, Agus menyampaikan, pihaknya akan segera menurunkan tim pengawas. Itu guna memediasi antara perusahaan dan pekerja belum menerima THR.

Menurutnya, kini 2 pengaduan masih dalam proses penyelesaian dengan pihak perusahaan. Sementara 2 laporan lainnya baru akan diturunkan tim pengawas.

"Dalam penyelesaian ini, tentu harapan kami semoga tidak ada alasan krusial yang mengakibatkan tidak tersalurkan THR bagi para pekerja," imbuhnya.

Agus juga mengharapkan, agar keempat perusahaan bersangkutan dapat segera membayarkan THR. Mengingat, penunaiannya sudah menjadi hak bagi para karyawan. Itu merujuk Surat Edaran (SE) Menteri Tenaga Kerja Nomor M/1/HK.04/IV/2022, tentang Pelaksanaan Pemberian THR Keagamaan 2022 bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan ditujukan kepada para gubernur di seluruh Indonesia.

"Perusahaan harus memberikan dan memenuhi apa yang sudah menjadi hak bagi para pekerja atau buruhnya. Sesuai dengan peraturan berlaku termasuk dalam pemberian THR," terangnya.

Dalam penanganan laporan, Agus juga memastikan, bila terbukti benar tidak memberikan THR ke karyawan, maka tidak menutup kemungkinan masing-masing perusahaan tersebut akan mendapatkan sanksi.

Namun hingga saat ini, menurutnya diketahui masih belum ada perusahaan yang mampu memberikan alasan terkait tidak memberikan THR kepada karyawan.

"Kami khawatirkan alasan krusial seperti permasalahan karena perusahaan terlilit situasi COVID-19, tapi hal ini akan dikonsultasikan secara jelas nanti,” tandasnya.

Masih berdasarkan aturan SE pembayaran THR 2022, diketahui pemberian THR diserahkan kepada pekerja dengan masa kerja minimal satu bulan secara terus menerus. Itu diperuntukkan bagi mereka pekerja memiliki keterikatan kontrak dengan perusahaan atau perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT), maupun perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT).

Bagi pekerja belum genap masa kerja satu tahun, THR diberikan secara proporosional yakni, masa kerja dibagi 12 bulan dikali satu bulan upah, sementara untuk satu tahun atau lebih masa kerja mendapatkan 1 bulan upah.

Sementara bagi pekerja atau buruh bekerja berdasarkan perjanjian kerja harian lepas telah mempunyai masa kerja 12 bulan atau lebih, wajib diberikan upah 1 bulan. Itu dihitung berdasarkan rata-rata upah diterima dalam 12 bulan terakhir sebelum hari raya keagamaan.