Desil Warga Dinilai Tak Sesuai? Ini Cara Perbarui Data Lewat BPS
- Warga yang menemukan desil atau data sosial ekonominya tidak sesuai dapat mengajukan pemutakhiran melalui kanal Kemensos maupun Cek BPS.
- Penentuan desil memakai banyak variabel, bukan hanya kondisi rumah; perubahan sosial ekonomi dan pembaruan data memengaruhi penghitungan DTSEN.
- DTSEN kini menjadi satu-satunya dasar penetapan penerima bansos, tetapi warga tetap harus memenuhi kriteria dan persyaratan yang berlaku.
Metro, IDN Times - Masyarakat ramai menyoroti desil warga yang dinilai tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Ada yang mendapati desilnya berubah, sementara kondisi sosial ekonominya dirasa masih sama seperti sebelumnya.
Lantas, apa yang bisa dilakukan kalau data yang muncul memang belum sesuai? BPS Kota Metro menyebut warga dapat mengajukan pembaruan data melalui sejumlah kanal yang tersedia, salah satunya Cek BPS.
Kepala BPS Kota Metro, Arum Purbowati mengatakan masyarakat yang mengalami perubahan desil maupun menemukan data yang belum sesuai dapat melakukan pembaruan data.
1. Warga bisa laporkan jika data belum sesuai
ilustrasi data pribadi (freepik.com/freepik) Arum mengatakan, masyarakat perlu didorong untuk menyampaikan apabila menemukan data informasi mengenai dirinya belum sesuai. Pembaruan tersebut diperlukan agar data digunakan pemerintah semakin menggambarkan kondisi masyarakat sebenarnya.
“Jika masyarakat menemukan data yang belum sesuai, mari kita dorong mereka untuk melakukan pemutakhiran melalui berbagai kanal yang tersedia saat ini dari Kemensos. Juga ada dari BPS, yaitu Cek BPS,” katanya.
Menurut Arum, perubahan kondisi sosial ekonomi masyarakat memang dapat membuat hasil pengelompokan desil ikut berubah. Karena itu, pembaruan data menjadi bagian penting untuk menjaga kualitas DTSEN.
2. Desil tidak ditentukan dari satu kondisi saja
ilustrasi data science (unsplash.com/mjessier) Arum menjelaskan, penentuan desil tidak hanya dilihat dari kondisi rumah yang tampak secara kasat mata. Ada banyak variabel yang digunakan dalam menentukan posisi desil masyarakat.
Sebab itu, perubahan pada satu kondisi tidak serta-merta membuat desil seseorang berubah. Data yang diperbarui nantinya menjadi bagian dari proses penghitungan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
Menurut Arum, awal mula pembangunan DTSEN berkaitan dengan Instruksi Presiden Tahun 2025 Nomor 4, di mana BPS ditunjuk sebagai pengelola data tunggal.
“Keinginan Pak Presiden adalah memiliki satu data. Dengan keterbatasan yang ada, kami kemudian menggunakan data-data yang sebelumnya dikelola oleh beberapa kementerian,” terangnya.Selanjutnya, Kementerian Dalam Negeri memberikan data administrasi kependudukan terbaru, sementara berbagai kementerian juga memberikan data terbaru kepada BPS pusat.
3. DTSEN sebagai satu-satunya data menentukan penerima Bansos
Ilustrasi Bansos (Foto: IDN Times) Sekretaris Daerah Kota Metro Ahmad Hariyanto menambahkan, DTSEN kini digunakan pemerintah sebagai dasar dalam menentukan sasaran penerima bantuan sosial. Sebelumnya, pemerintah menggunakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dikelola Kementerian Sosial.
“Sekarang sudah ditetapkan DTSEN sebagai satu-satunya data untuk mengukur ataupun menetapkan sasaran dari penerima bantuan sosial,” jelasnya.
Ahmad menegaskan tidak semua masyarakat otomatis menjadi penerima bantuan sosial karena terdapat kriteria dan persyaratan yang menentukan masyarakat yang berhak menerima bantuan.
