Buntut Napi Anak Meninggal di Lampung, 3 Pejabat LPKA Dinonaktifkan

23 Jul 2022, 16:37 WIB

Kadivpas Kemenkumham Lampung, Farid Junaedi. (IDN Times/Tama Yudha Wiguna)

Bandar Lampung, IDN Times - Kantor Wilayah Kementrian Hukum Dan HAM (Kanwil Kemenkumham) Provinsi Lampung resmi menonaktifkan tiga pejabat LPKA Kelas II Bandar Lampung. Salah satu pejabat tersebut diketahui merupakan Kepala LPKA setempat, Sambiyo.

Penonaktifan itu ditegaskan Kepala Divisi Pemasyarakatan (Kadivpas) Kemenkumham Lampung, Farid Junaedi usai Konferensi Pers Anak Berhadapan Hukum (ABH) Ditreskrimum Polda Lampung di Gedung Aula Presis Mapolda Lampung, Sabtu (23/7/2022).

"Penonaktifan sementara ini 3 ya, mereka adalah para pejabat yang menurut kami berhak bertanggung jawab terhadap tugas dan fungsi terkait dengan di LPKA," ujarnya saat dimintai keterangan.

1. Identitas pejabat nonaktif masih enggan dibeberkan

Ilustrasi penjara (IDN Times/Mardya Shakti)

Meski telah menegaskan penonaktifan itu, namun Farid masih enggan membeberkan lebih jauh detail identitas dan jabatan masing-masing pejabat nonaktif tersebut, serta mengaku pihaknya perlu mendalami dan mengembangkan kasus tersebut.

Berdasarkan informasi diterima IDN Times, salah satu pejabat nonaktif tersebut adalah Kepala LPKA Kelas II Bandar Lampung, Sambiyo. Ia diketahui mengambil cuti resmi saat peristiwa penganiayaan berlangsung hingga korban RF dinyatakan meninggal.

"Pokoknya saya sampaikan, para pejabat nonaktif itu yang bertanggung jawab dan ini akan terus kami dalami dan kembangkan lebih lanjut," ungkapnya.

2. Kanwil dukung penuh keluarga korban

Kanwil Kemenkumham Lampung di Kota Bandar Lampung. (IDN Times/Tama Yudha Wiguna)

Terkait dugaan keterlibatan petugas sipir dalam kasus ini, Farid mengaku telah menyerahkan sepenuhnya penanganan proses hukum kepada aparat kepolisian. Pasalnya, kanwil setempat telah memberikan keleluasaan kepada Polda Lampung guna mengungkap terang kasus tersebut.

Selain itu sebagai bukti keberpihakan kepada korban, ia juga menyampaikan dukungan penuh kepada pihak keluarga di tiap penanganan proses hukum hingga tahap penyelesaian kasus penganiyaan.

"Kami siap mendukung Polda untuk menyiapkan hal-hal dibutuhkan dan diperlukan. Evaluasi menyeluruh juga terus kita lakukan dalam rangka perubahan lebih baik, kami tidak akan tebang pilih," imbuhnya.

3. Keluarga minta dalami keterlibatan sipir

Ilustrasi ancaman. (IDN Times/Mardya Shakti)

Menyikapi penetapan status tersangka tersebut, kakak ipar korban RF, Yoga Erlangga mengapresiasi kinerja tiap pihak-pihak terlibat aktif dalam mengungkap kasus sang adik. Khususnya pada Ditreskrimum Polda Lampung talah bergerak cepat menindaklanjuti laporan keluarga.

Meski demikian besar harapan, dirinya bersama keluarga agar aparat penegak hukum terus mendalami dugaan keterlibatan petugas sipir LPKA. Itu lantaran dinilai lalai menjalankan tugas dan fungsi pengawasan anak binaan.

"Bagaimana bisa, adik kami masuk lembaga itu dalam keadaan sehat dan keluar dengan kondisi badan babak belur hingga meninggal. Di mana peran pengawasan petugas, ini harus diselesaikan karena ada kelalaian," ucapnya.

4. Kasus diminta diusut tuntas

Keluarga korban RF saat pemakaman di TPU. (IDN Times/Tama Yudha Wiguna)

Yoga menilai, kasus kematian RF harus diusut tuntas, termasuk dugaan keterlibatan petugas sipir tersebut. Pasalnya, itu dianggap dapat menepis anggapan-anggapan negatif dituduhkan kepada sang adik, hingga bahan pembelajaran bagi para petugas sipir lainnya di lembaga setempat.

"Jangan sampai ada anggapan lembaga pembinaan menjadi lembaga pembinasaan, yang kemudian hari dapat menimbulkan korban RF RF lainnya," tandas dia.