BPK Beri 12 Catatan Efektifitas Pengelolaan Penangggulangan Prabencana

Wenny menjelaskan, didalam Rencana Penanggulan Bencana (RPB) Pemkab Lamsel masih berisi hal-hal yang bersifat umum. Kemudian juga belum menggambarkan pengelolaan prabencana secara spesifik.

“Belum (RPB) mengkhususkan, jadi untuk seperti peran sertanya itu masih belum jelas. OPD-OPD ini, yang dari pemerintah kita, tugasnya apa sih, dan untuk apa, seperti itu. Jadi masih berupa kegiatan yang biasa kita lakukan,” jelasnya.

Lebih lanjut Wenny mengatakan, pengelolaan mengenai Sumber Daya Manusia (SDM) di Kabupaten Lampung Selatan juga masih kurang maksimal. Hal ini dikarenakan, masih minimnya pelatihan tanggap darurat yang diikuti oleh tim BPBD.

“Belum ada pelatihan-pelatihan untuk diklat yang diikuti oleh SDM-SDM yang ada di BPBD, sehingga masih dirasa kurang maksimal kerjanya, seperti itu. Selain itu juga masih ada permasalahan lain-lainnya,” tuturnya.

Wenny berharap, seluruh catatan yang tertera dalam LHP dapat segera ditindaklanjuti oleh Pemkab Lampung Selatan. Sehingga, ke depannya kegiatan pelaksanaan tanggap darurat dapat berjalan menjadi lebih baik lagi.

“Ke depannya diharapkan yang sudah menjadi catatan kami, ditindaklanjuti segera. Jadi kalau perencanaan kita sudah baik, diharapkan kegiatan pelaksanaan saat tanggap darurat sesuai dengan rencana yang ada. Minimal jauh lebih baik dibandingkan yang sudah ada,” harapnya.

Bupati Lampung Selatan Nanang Ermanto mengucapkan terima kasih kepada Tim Pemeriksa BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung, atas berbagai masukan yang telah disampaikan mengenai pengelolaan perencanaan pra bencana.

“Tadi sudah terdapat masukan-masukan untuk mengkoordinasikan perencanaan yang ada ini. Memang ini merupakan salah satu kelemahan Lampung Selatan, saya akui. Terkadang kita masih mengikuti ego masing-masing,” ujarnya.

Nanang juga mengatakan, secara teknis selama ini pihaknya telah menerapkan sikap saling koordinasi antar OPD, dalam menangani permasalahan yang ada di Kabupaten Lampung Selatan. Sebagai contoh adalah penanganan pandemi COVID-19 di bumi Khagom Mufakat.

“Namun sebenarnya, ini yang telah kami terapkan secara teknis saat kami menangani pandemik COVID-19. Jadi, sebenarnya sudah kami dapatkan dari pengalaman. Nah ini merupakan suatu contoh untuk bagaimana nanti penanganan prabencana,” jelasnya.

Nanang mengatakan, merujuk pengalaman dan masukan yang telah diberikan oleh Tim Pemeriksa BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung, pihaknya akan segera menindaklanjuti kekurangan yang terdapat dalam perencanaan prabencana di Kabupaten Lampung Selatan.

“Nah ini nanti kita terapkan juga segala aspek perencanaan-perencanaan yang akan kita buat. Contoh kita sudah bisa menyatukan elemen dan seluruh jajaran dari kabupaten, kecamatan hingga desa. Jadi pengalaman dari situ, nanti masukan dari bu Wenny juga akan kami terapkan,” katanya.