Winarti Dorong Perempuan Lampung Lebih Berperan di Panggung Politik
Winarti menegaskan dukungan penguatan peran perempuan dalam politik Lampung, agar mendapat ruang lebih besar dalam pengambilan keputusan dan pembangunan daerah.
Keterwakilan perempuan di DPRD Lampung mencapai 18 dari 85 anggota atau 21,17 persen; Winarti mendorong peningkatan peran strategis perempuan dalam kebijakan.
Winarti mengajak perempuan lintas partai berkolaborasi menangani isu sosial dan kesehatan, termasuk stunting; Musda V KPPI Lampung dilanjutkan pelantikan pengurus 2026-2031.
Take a Deeper Reads
Bandar Lampung, IDN Times - Ketua DPD PDI Perjuangan Lampung Winarti menegaskan dukungannya terhadap penguatan peran dan keterwakilan perempuan dalam politik di Provinsi Lampung.
Pernyataan tersebut disampaikan Winarti saat menghadiri Musyawarah Daerah (Musda) V DPD Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) Provinsi Lampung di Akar Hotel, Bandar Lampung, Selasa (6/10/2026).
"Perempuan perlu mendapat ruang dan kesempatan lebih besar untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan dan pembangunan daerah," ujarnya.
1. Keterwakilan perempuan di DPRD Lampung 21,17 persen
Rapat Paripurna Istimewa DPRD Provinsi Lampung, Senin (2/9/2024). (IDN Times/Tama Yudha Wiguna). Winarti menyebutkan, saat ini terdapat 18 perempuan dari total 85 anggota DPRD Provinsi Lampung. Jumlah tersebut setara dengan sekitar 21,17 persen keterwakilan perempuan di parlemen daerah.
Angka tersebut dinilai masih perlu terus didorong agar keterwakilan perempuan dalam politik semakin kuat. Ia berharap perempuan tidak hanya menjadi pelengkap, tetapi mampu mengambil peran strategis dalam menentukan arah kebijakan dan pembangunan daerah.
“Kita terus dorong agar perempuan memiliki ruang dan kesempatan yang lebih besar dalam politik,” katanya.
2. Dorong kolaborasi perempuan lintas partai
Ketua DPD PDIP Lampung, Winarti. (Dok. PDIP Lampung). Winarti juga mendorong perempuan dari berbagai partai politik untuk memperkuat sinergi dalam menjalankan program yang berdampak langsung kepada masyarakat.
Menurutnya, perbedaan latar belakang politik tidak seharusnya menjadi penghalang bagi perempuan untuk berkolaborasi dalam menyelesaikan persoalan masyarakat. Salah satunya melalui program pencegahan stunting di Lampung.
"Kolaborasi perempuan lintas partai bersama Pemerintah Provinsi Lampung dapat menjadi kekuatan dalam mempercepat penyelesaian berbagai persoalan sosial dan kesehatan masyarakat," ucap dia.
3. Pembukaan Musda V KPPI Lampung
Ketua DPD PDI Perjuangan Lampung Winarti menghadiri Musyawarah Daerah (Musda) V DPD Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) Provinsi Lampung di Akar Hotel, Bandar Lampung, Selasa (6/10/2026). (Dok. PDIP Lampung). Musda V DPD KPPI Lampung tersebut diketahui dibuka Gubernur Lampung yang diwakili Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat, Muhammad Firsada.
Dalam kesempatan itu, Pemprov Lampung berharap KPPI dapat semakin memperkuat ruang kolaborasi dan pemberdayaan perempuan di daerah.
KPPI juga diharapkan mampu mendorong semakin banyak perempuan untuk percaya diri terlibat dalam proses pengambilan keputusan serta pembangunan di Provinsi Lampung. Musda V KPPI Lampung kemudian dilanjutkan dengan pelantikan pengurus DPD KPPI Lampung masa bakti 2026-2031.
