BNPT: 782 Anak Terpapar Radikalisme, Pola Sebaran Bergeser ke Digital
BNPT mencatat 782 anak terpapar radikalisme secara nasional sepanjang 2025-2026, termasuk 25 anak di Lampung yang telah menjalani intervensi dan pendampingan berkelanjutan.
Pola radikalisasi bergeser ke ruang digital, dengan internet dan media sosial digunakan untuk propaganda, rekrutmen, serta pendanaan terorisme; BNPT mendorong literasi digital bagi generasi muda.
BNPT dan Pemprov Lampung memperluas edukasi antiradikalisme di sekolah melalui kolaborasi berbagai pihak, film edukatif, wawasan kebangsaan, serta pelibatan Forkopimda mengajar di SMA.
Bandar Lampung, IDN Times - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mengidentifikasi peningkatan paparan paham radikalisme terhadap anak, termasuk di Provinsi Lampung. Secara nasional, tercatat 782 anak terpapar radikalisme sepanjang 2025 hingga 2026.
Kepala BNPT Komjen Eddy Hartono mengatakan, ratusan anak tersebut 25 anak di antaranya teridentifikasi berada di Lampung. Namun, anak-anak terpapar tersebut kini telah mendapatkan intervensi dan proses pendampingan masih berlangsung.
"Jadi, tahun 2025 sampai 2026 ini mengalami kenaikan menjadi 782 anak, khususnya anak-anak yang terpapar radikalisme. Sementara di Lampung ada 25 anak dan ini sudah dilakukan intervensi, masih terus berproses," ujarnya dimintai ketegangan usai pemutaran film AGEMAN di Pemprov Lampung, Rabu (28/10/2026).
1. Paparan radikalisme bergeser ke ruang digital
Kepala BNPT, Komjen Eddy Hartono menghadiri pemutaran film AGEMAN di Pemprov Lampung, Rabu (28/10/2026). (IDN Times/Tama Yudha Wiguna). Eddy melanjutkan, peningkatan tersebut menjadi perhatian khusus karena pola radikalisasi kini turut bergeser ke ruang digital. Internet dan media sosial dinilai menjadi salah satu sarana efektif untuk menyebarkan propaganda, melakukan rekrutmen, hingga pendanaan terorisme.
Oleh karena itu, BNPT mendorong penguatan edukasi dan literasi digital, khususnya kepada anak-anak dan generasi muda agar mampu mengenali serta menghindari konten mengarah pada kekerasan dan radikalisme.
"Seperti hari ini, pemutaran film ini (AGEMAN) membawa pesan cukup mendalam. Artinya, kami bersama pemerintah daerah film ini diharap menumbuhkan nilai-nilai keberagaman, kebersamaan, karena merawat kebhinekaan di tengah perbedaan itu adalah suatu hal yang merupakan amanat daripada the founding fathers," ucapnya.
2. Edukasi menyasar lingkungan sekolah
Gala premier film Ageman oleh Pemprov Lampung, Rabu (28/10/2026). (IDN Times/Tama Yudha Wiguna). Upaya pencegahan tidak hanya dilakukan melalui penindakan, tetapi juga disebut membangun ketahanan masyarakat sejak dini. Salah satunya melalui edukasi di lingkungan pendidikan.
Di Lampung, upaya tersebut dilakukan dengan menggandeng Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT), tokoh masyarakat, tokoh agama, pemerintah daerah, hingga lingkungan pendidikan. BNPT bersama Pemprov Lampung juga mendorong pembuatan film edukatif sebagai salah satu media literasi.
"Ini salah satu upaya mengedukasi masyarakat supaya tidak ada lagi anak-anak kita yang terpapar oleh konten-konten kekerasan di sosial media. Ini nantinya akan disebarluaskan ke lingkungan pendidikan, mulai dari SMP, SMA, hingga perguruan tinggi," kata Eddy.
3. Gubernur wajibkan Forkopimda ikut edukasi pelajar
Gala premier film Ageman oleh Pemprov Lampung, Rabu (28/10/2026). (IDN Times/Tama Yudha Wiguna). Terkait isu ini, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal mengatakan, pemerintah daerah juga melakukan intervensi terhadap kelompok telah terpapar, sekaligus melakukan mitigasi agar paparan tidak meluas kepada generasi muda.
Menurutnya, langkah pencegahan dilakukan melalui sosialisasi, peningkatan literasi, serta pendidikan wawasan kebangsaan, terutama bagi pelajar SMP dan SMA.
"Radikalisasi ada dua yang kami lakukan. Yang pertama, melakukan deradikalisasi terhadap kelompok-kelompok yang sudah terpapar di Provinsi Lampung. Ini sudah kami lakukan selama satu tahun ini," katanya.
Sementara untuk mencegah paparan terhadap generasi muda, Pemprov Lampung akan memperkuat pendidikan dan literasi di sekolah. "Kami wajibkan seluruh Forkopimda untuk bantu mengajar di SMA-SMA," imbuh dia.
