Bacaleg PKB Bandar Lampung Ngaku Diminta Rp70 Juta untuk Nomor Urut 2

Menjelang penyerahan berkas bacaleg DPC PKB Kota Bandar Lampung ke KPU pada 9 Mei 2023, Nelly menyebut dihubungi Ketua LPP DPW PKB Lampung Jauharoh Haddad, menyatakan nomor urut 2 tersebut akan diisi bacaleg lain atas nama Darmawita.

"Siangnya, kak Jauharoh nelpon saya, dibilang, dek kalau mau di nomor urut 2 bisa, yang awalnya mau diisi Darmawita tapi mulangin uang Darmawita 70 juta dek, kata dia. Saya tanya uang apa itu kak? Uang jaminan saksi katanya," imbuh dia.

Nelly menambahkan, uang Rp70 juta tersebut harus disetorkan saat itu karena berkas bacaleg akan diunggah ke Sistem Informasi Pencalonan (Silon) KPU. Sedangkan bacaleg Darmawita tidak mau mencabut berkasnya di nomor urut 2 bila uang itu belum dikembalikan.

"Saya bilang ya sudah, Neli diskusi sama keluarga dulu (terkait permintaan uang Rp70 juta), akhirnya saya tutup telepon," sambung Nelly.

Lebih lanjut Nelly kembali menghubungi Ketua LPP DPW PKB Lampung tersebut, untuk menanyakan permintaan uang Rp70 juta itu harus disetorkan ke mana dan dijawab dikirim ke Ketua DPC PKB Kota Bandar Lampung Rabiatul Adawiyah.

"Saya juga tanya, apa caleg-caleg lain dimintai uang segitu juga? Apa ini hanya berlaku untuk Neli? Dia bilang, gak tau saya dek, kata kak Jauharoh sepeti itu," ucapnya.

Alhasil, ia pun langsung menghubungi Rabiatul Adawiyah sekaligus mengirimkan tangkap layar percakapan pesan singkat dirinya bersama Jauharoh. "Saya telpon ketua hampir satu jam, saya telepon gak angkat-angkat. Terus saya screenshot chating saya sama kak Jauharah itu ke ketua, gak lama saya diblokir (nomor WhatsApp)," lanjut Nelly.

Pascapermasalahan tersebut Nelly mengaku hubungannya dengan Ketua DPC Kota Bandar Lampung merenggang, hingga akhirnya ia ditempatkan di nomor urut 3 diketahui saat proses penyerahan berkas pendaftaran bacaleg ke KPU Kota Bandar Lampung, Sabtu (13/5/2023) kemarin.

"Tujuan saya bukan untuk memberontak dan menggemboskan partai, tapi tujuan saya mengetuk ketua DPC Kota Bandar Lampung. Saya masih loyal di partai, saya masih mau di partai PKB, saya hanya mengkritik ketua DPC PKB ini," tambah Nelly.

Menanggapi kabar permintaan uang Rp70 juta tersebut, Rabiatul Adawiyah membantah adanya transaksional dalam pencalegan di tubuh PKB setempat. Klaim Nelly dikatakan Anggota DPRD Kota Bandar Lampung tersebut tidak sesuai fakta.

Menurutnya, penentuan nomor urut pencalegan DPC PKB Kota Bandar Lampung berbasis kinerja. Itu didasarkan pada kriteria kinerja atau prestasi telah dicapai oleh masing-masing kandidat.

"Tentu ada pula penilaian terhadap loyalitas kepada partai, antara lain tidak merusak citra partai," imbuhnya.

Dilanjutkan Rabiatul Adawiyah, terkait pembiayaan wajib dikeluarkan para bacaleg hanya meliputi pengurusan berkas pencalegan semisal surat kesehatan jasmani dan rohani, bebas narkoba, dan administratif lainnya

"Jadi sekali lagi saya tegaskan, di PKB tidak adanya mahar-mahar seperti rumor yang beredar," tandasnya.