Ombudsman: Penerapan Standar Pelayanan Publik di Situs Pemda  Lampung Penting

2. Standar pelayanan publik harus tetap dilaksanakan meski tak dinilai Ombudsman

Diskusi diisi oleh materi yang menyampaikan tentang standar pelayanan publik yang harus dipenuhi oleh setiap penyelenggara pelayanan publik sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Menurut Atika, penyelenggaraan standar pelayanan publik melalui situs pemerintah daerah merupakan salah satu penilaian terpenting dari penilaian kepatuhan pemerintah daerah. Itu merujuk penyelenggaraan standar pelayan publik yang akan dilaksanakan pada tahun ini.

Atika juga mengingatkan seluruh pemerintah daerah untuk menyelenggarakan standar pelayanan publik, baik ketika dinilai ataupun tidak dinilai oleh Ombudsman.