Hak Cuti Perempuan Masih Belum Diterapkan Secara Maksimal

2. Serikat buruh harus aktif menyuarakan isu perempuan di perusahaannya

Menaker Ida Fauziah mengatakan memang perlu adanya penguatan internal. Misalnya dari serikat pekerja dan buruh perusahaan terhadap isu-isu pekerja khususnya perempuan.

“Jadi kami minta untuk serikat ini terus mendorong teman-teman perempuan untuk aktif di serikat pekerja. Melalui wadah ini saya kira teman-teman bisa proaktif untuk menyampaikan apapun yang terjadi di perusahaannya ketika perusahaan itu tidak menjalankan ketentuan seperti di Undang Undang,” ungkapnya.

Ia melanjutkan, hak-hak yang diatur dalam Undang Undang harus diterapkan oleh perusahaan di Indonesia. Oleh karenanya, bagi perusahaan yang melanggar atau tidak memberikan hak bagi tenaga kerja perempuan akan ada sanksi yang dijerat.

“Tentu ada hukuman bagi perusahaan yang tidak menerapkannya oleh kemnaker,” katanya.

Meski begitu, Ida tidak menjelaskan secara gamblang hukuman seperti apa yang diberikan pemerintah terhadap perusahaan yang tidak memberikan hak kepada tenaga kerja perempuan.

3. Pengawasan kemnaker masih kurang

Secara jujur Ida mengungkapkan, kementerian tenaga kerja saat ini memang masih kurang dalam hal pengawasan terkait pemenuhan hak perusahaan terhadap tenaga kerja perempuan.

“Karena masalah SDM yang sedikit, sedangkan perusahaan jumlahnya terus bertambah. Jadi jumlah personel di kami yang melakukan pengawasan terkait hak ini masih kesulitan menangani semuanya,” ujarnya.

Maka ia meminta organisasi perempuan dan serikat buruh untuk ikut mengawasi masalah pemenuhan hak perempuan di tempat kerjanya.