DLH Kena Kasus Tipikor Rp34,8 Miliar, Retribusi Sampah Dibenahi

2. DLH tidak punya data wajib retribusi

Terkait kasus ini juga, Kejati Lampung pernah menyebutkan DLH Kota Bandar Lampung tidak memiliki data wajib retribusi berdasarkan penetapan objek retribusi dan Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah (NPWRD). Imbasnya, tidak dapat diketahui potensi pendapatannya.

“Sebenarnya dulu mah ada. Tapi saya gak tahu kenapa bisa sampai begitu. Makanya sekarang saya coba benahi di sini. Saya akan data ulang melalui UPT kecamatan,” katanya.

Ia juga mengatakan, ada rencana untuk sistem retribusi bisa dilakukan secara digital saja supaya tidak ada kebocoran. Ia juga berencana menggunakan jasa konsultan agar semuanya tersusun rapi.

3. Dua macam retribusi sampah

Budiman mengatakan, ada dua macam tagihan retribusi sampah, yaitu tagihan karcis dan surat ketetapan retribusi daerah (SKRD). Target tagihan SKRD ini biasanya adalah perusahaan dan pengusaha besar, mereka tidak akan ditagih secara manual melainkan menyetornya ke bank.

“Karcis itu macam-macam, ada yang 25 sampai 50 ribu sebulan, yang kecil-kecil. Kalau sudah 500 ribu ke atas itu baru langsung ke bank. Biasanya yang segitu itu seperti hotel, Alfamart, Indomaret. perumahan,” jelasnya.

4. Target retribusi tahun ini

Lebih lanjut, Budiman menyebutkan, untuk target retribusi sampah 2022 adalah Rp13 miliar. Saat ini pihaknya sedang berupaya untuk meningkatkan pendapatan agar mencapai target di akhir tahun.

“Sampai sekarang itu realisasinya sekitar 6 miliar. Saya agak lupa pastinya tapi sekitar itu,” ujarnya.

Ia juga memerintahkan para stafnya untuk bekerja lebih keras dan lebih benar lagi. Agar hal seperti ini tidak terulang kembali.

Ia mengimbau agar para staf yang diperiksa Kejati untuk tidak takut dan harus menjawab sejujur-jujurnya untuk mendukung pemeriksaan perkara. “Setahu saya yang diperiksa itu personelnya retribusi seperti penagih, kepala UPT, termasuk kepala dinas lama dan beberapa staf,” timpalnya.