2. Publik masih rentan ketika ingin mengekspresikan perbedaan pendapat

Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik (KIKA) Chapter Lampung akan menggelar diskusi buku. (Dok. KIKA).

Menurut Dodi, saat ini, publik masih rentan ketika ingin mengekspresikan perbedaan pendapat terhadap pelbagai kebijakan pemerintah. Dalam masyarakat demokratis, kebebasan berekspresi dan menyampaikan aspirasi adalah hak-hak dasar seyogianya dilindungi.

Namun, dalam situasi hegemonik, protes sering dianggap sebagai penyimpangan, yang mengarah pada situasi banyak orang pada akhirnya memilih untuk diam di hadapan kekuasaan otoriter.

Dodi menjelaskan, buku "Ketidakpatuhan dan Demokrasi" menantang argumen-argumen umum menggambarkan protes dan pembangkangan sipil sebagai ancaman terhadap demokrasi. Umumnya dikatakan, pembangkangan sipil dapat memicu kerusuhan atau kekacauan dan berdampak buruk pada perekonomian suatu negara.

3. Pembakangan sipil justru menyehatkan demokrasi

Aksi demo penolakan UU Cipta Kerja di Kota Bandar Lampung. (IDN Times/Tama Yudha Wiguna).

Sang penulisnya, Howard Zinn, menawarkan perspektif berbeda melalui buku ditulisnya. Ia menyatakan, pembangkangan sipil bukan hanya menghindari ancaman, tetapi justru menyehatkan demokrasi.

Menurut Profesor Ilmu Politik Universitas Boston itu, alasan dibalik penindasan terhadap sikap kritis dan pembangkangan sipil terutama berasal dari politik para elite yang berkuasa. Tujuan mereka, membungkam suara rakyat dan mempertahankan dominasi kelas penguasa agar tidak terganggu.

"Buku ini mengungkap kekeliruan-kekeliruan tersebut dan menjelaskan sifat sebenarnya dari pembangkangan sipil sebagai katalisator untuk kemajuan sosial dan proses demokratisasi," ujar Dodi.

Baca Juga: Dimulai! Ini 7 Sasaran Ops Patuh Krakatau 2023 Polda Lampung