5.752 Napi di Lampung Diusulkan Dapat Remisi Idul Fitri 2024, 27 Bebas

Sorta melanjutkan, pemberian remisi terhadap ribuan narapidana ini merujuk peraturan Undang-Undang (UU) RI Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Peraturan Pemerintah (PP) RI Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas PP Nomor 28 Tahun 2006 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, Keputusan Presiden RI Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi.

Termasuk Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menkumham No. 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti
Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

"Turut menjadi acuan Surat Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor: PAS-PK.05.04-307 tanggal 23 Februari 2024, perihal Pelaksanaan Pemberian Remisi Khusus Hari Raya Idul Fitri 2024 kepada narapidana," terangnya.

Lebih lanjut dikatakan Sorta, 5.752 warga binaan mendapatkan remisi telah memenuhi syarat dari total keseluruhan narapidana se-Provinsi Lampung sebanyak 8.752 hingga per 3 April 2024.

“Remisi tersebut berasal dari 16 UPT Pemasyarakatan di Lampung. Mudah-mudahan pada saat Hari Raya Idul Fitri remisi bisa diberikan sesuai jumlah yang kami sampaikan,” ucapnya.

Disampaikan, perolehan remisi khusus Idul Fitri diterima para narapidana ini bervariatif dan tergantung lama masa pidana telah dijalani masing-masing. "Untuk RK I, pengurangan masa pidana diberikan mulai 15 hari hingga 2 bulan," tambahnya.

Sorta menambahkan, para narapidana berhak memperoleh remisi dipastikan harus memenuhi syarat yakni, berkelakuan baik dalam kurun waktu remisi berjalan. Sedangkan, bagi napi tindak pidana umum harus telah menjalani pidana minimal 6 bulan, terhitung sejak tanggal penahanan.

“Jadi untuk tindak pidana terkait PP 99 tahun 2012 pasal 34A tetap harus menjalani pidana minimal 6 bulan dengan melampirkan syarat-syarat sesuai ketentuan,” tandasnya.