3 Tuntutan Aliansi Lampung Menggugat: Rezim Jokowi Seperti Orde Baru

Bintang melanjutkan, kegerahan peserta aksi dimulai dari disahkannya Permendikbud Nomor 2 Tahun 2024 memfasilitasi kenaikan biaya perguruan tinggi, lahirnya Tapera yang sejatinya merupakan upaya untuk memasifkan investasi dengan menjadikan kelas pekerja sebagai tumbal.

Terbaru, manuver dari para elit oligarki yang semakin mengangkangi konstitusi dan mengebiri demokrasi.

"Salah satu hal yang perlu kita perhatikan, dalam melihat situasi itu bahwa bangunan ekonomi politik yang diterapkan selama rezim Jokowi ternyata sama saja dengan rezim orde baru," ungkapnya.

Lebih jauh Bintang menyebut, korporasi saat ini semakin terang-terangan dalam memengaruhi arah kebijakan nasional secara langsung dengan bergabung di pemerintahan. Situasi ini jelas sangat tendensius kalau bila dikaitkan dengan kepentingan rakyat secara umum.

Menurutnya, pemerintah dengan kepentingan neoliberalismenya tentu akan lebih mendahulukan kepentingan para pemilik modal, dibandingkan rakyat secara umum.

"Hal itu bisa kita lihat dari betapa mudahnya pemerintah dalam mengacak-acak demokrasi dan konstitusi demi untuk mempertahankan otoritasnya dan melanggengkan kekuasaanya supaya akumulasi modal dan kekayaan tetap berjalan," pungkasnya.

Seiring dengan ini, Bintang menambahkan, kondisi tersebut menjadi alasan mengapa bentuk-bentuk demokrasi yang boleh dirayakan hari ini adalah aktivitas-aktivitas demokrasi bersifat prosedural dan ritualistik belakang seperti Pemilu atau pelantikan anggota eksekutif dan legislatif berguna.

Tujuannya, tak lain untuk memastikan fraksi mana dari kelas berkuasa hari ini yang akan memainkan peranannya sebagai fasilitator dari kepentingan modal. Tetapi sebaliknya, bentuk-bentuk demokrasi yang lebih subtansial sebagaimana dipraktikkan oleh berbagai elemen gerakan rakyat hari ini justru direpresif secara masif.

"Kita harus menyadari bahwa seluruh persoalan yang terjadi hari ini tidak berdiri sendiri- sendiri, semuanya saling terhubung melalui satu sebab yang sama yaitu Jokowi beserta kroni- kroninya ingin memaksakan negara ini menjadi negara neoliberal dengan menjadikan pasar sebagai panglima, sehingga wacana untuk menganulir putusan MK dapat dijadikan sebagai hipotesis bahwasanya masih banyak proyek-proyek neoliberal belum rampung sehingga otoritas kekuasaan harus tetap terjaga," tandasnya.