16 Polsek Polda Lampung Tak Lagi Lakukan Penyelidikan, Ini Kata Kapolri

Kasubbid Penmas Bidhumas Polda Lampung, AKBP Iedwan Mahfi, menyebutkan, dari penghapusan kewenangan 16 Polsek di jajaran Polda Lampung tersebut rinciannya yaitu, Polsek Kawasan Pelabuhan Panjang, Bandar Lampung; Polsek Sragi, Lampung Selatan; Polsek Pesisir Selatan, Pesisir Barat; Polsek Rawa Pitu, Tulang Bawang.

Kemudian tiga Polsek di wilayah Tanggumus yaitu, Sumber Rejo, Semaka, Pemato Sawa, dan Cukuh Balak; empat Polsek Lampung Timur yakni, Sukadana, Metro Kibang, Bumi Agung, serta Braja Selebah.

"Dua Polsek di Tulang Bawang Barat tepatnya di Tulang Bawang Tengah dan Tumijajar, Way kanan itu Polsek Rebang Tangkas, terakhir Lampung Tengah, Polsek Selagai Lingga," terang Iedwan, Rabu (31/1/2021).

Adanya keputusan Kapolri tersebut, setelah memperhatikan perihal tujuh program prioritas Commander Wish Jenderal Listyo Sigit Prabowo 28 Januari 2021 lalu. 

Ini juga merupakan program prioritas di bidang transformasi, program penataan kelembagaan, kegiatan penguatan Polsek dan Polres sebagai lini terdepan pelayanan Polri. 

Berdasarkan keterangan tertulis diterima IDN Times, Kapolri Listyo Sigit mengatakan, ke depannya rancangan aksi mengubah kewenangan Polsek, hanya untuk pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) pada daerah tertentu, sehingga tidak lagi melakukan penyidikan.

"Polsek yang tidak melakukan penyidikan dalam hal kewenangan dan pelaksanaan tugasnya memedomani Surat Kapolri Nomor: B/1092/II/REN.1.3./2021 tanggal 17 Februari 2021, perihal direktif Kapolri tentang kewenangan Polsek tertentu," tulis Sigit.

Sigit mengatakan, keputusan itu berdasarkan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia.

"Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2017, tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia," tandas Sigit.