108 Sekolah di Lampung Tolak MBG, Didominasi Sekolah Elit dan Ponpes

19 Sep 2026, 16:02 WIBBandar Lampung2 min read

Tama Wiguna

News

Channel

Add Us on Google

108 Sekolah di Lampung Tolak MBG, Didominasi Sekolah Elit dan Ponpes

Kegiatan operasional SPPG Rajabasa Musiraya, Bandar Lampung. (IDN Times/Tama Yudha Wiguna).

Intinya Sih

Sebanyak 108 sekolah di Lampung terdata tidak menerima program Makan Bergizi Gratis, didominasi sekolah elit dan pondok pesantren yang telah menyediakan makanan sendiri.
Badan Gizi Nasional baru mengonfirmasi 51 sekolah benar-benar menolak MBG; pendataan dan pemilahan alasan penolakan masih berlangsung di lapangan.
Jika sekolah penerima MBG kemudian menolak, distribusi dari SPPG akan dialihkan atau kuota dapur dikurangi; sekolah yang sejak awal tidak menerima tidak memengaruhi distribusi.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Bandar Lampung, IDN Times - Sebanyak 108 sekolah di Provinsi Lampung terdata tidak menerima program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dari total itu, 51 sekolah di antaranya telah terkonfirmasi oleh Badan Gizi Nasional (BGN).

Ketua Satgas MBG Provinsi Lampung, Saipul mengatakan, ratusan sekolah terdata menolak MBG didominasi sekolah elit dan pondok pesantren (Ponpes). Sekolah-sekolah itu disebut telah memiliki sistem penyediaan makanan sendiri bagi peserta didiknya.

“Dari data sekolah elit yang kita sudah punya itu ada 108, termasuk pondok pesantren. Tetapi dari 108 itu baru terkonfirmasi oleh tim BGN sendiri baru 51 yang betul-betul menolak, karena memang mereka sudah terbiasa menyediakan,” ujarnya, Sabtu (19/9/2026).

1. BGN masih mendata sekolah yang tidak menerima MBG

Ketua Satgas Percepatan MBG Lampung, Saipul. (IDN Times/Tama Yudha Wiguna).

Saipul menjelaskan, pendataan masih dilakukan secara menyeluruh oleh tim BGN untuk memastikan kondisi dan alasan masing-masing pihak sekolah tidak menerima program andalan Presiden Prabowo Subianto tersebut.

Menurutnya, sekolah masuk dalam data awal tersebut tidak otomatis dapat dikategorikan sebagai sekolah menolak MBG. Pasalnya, tim masih melakukan pemilahan berdasarkan kondisi masing-masing sekolah.

“Sekarang didata secara keseluruhan apakah dia memang sekolah elit, kemudian pondok pesantren yang memang menginap di situ, di area masyarakat di situ. Kemudian ada sekolah-sekolah umum biasa yang nanti akan menolak, itu nanti akan kita lihat,” katanya.

2. Kuota MBG bisa dialihkan jika sekolah penerima menolak

Ilustrasi MBG. (IDN Times/Tunggul Damarjati)

Saipul melanjutkan, sekolah sejak awal memang tidak menerima MBG tidak akan menjadi persoalan dalam distribusi makanan dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Sebab, sekolah tersebut sejak awal memang tidak masuk dalam penerima manfaat sehingga distribusi MBG tidak perlu dialihkan. Berbeda jika sekolah sebelumnya telah menerima MBG, kemudian menyatakan tidak lagi bersedia menerima program tersebut, sehingga distribusi makanan dari SPPG akan disesuaikan.

“Kalau memang nanti setelah data ini masuk ketahuan mana sekolah menolak sedangkan tadinya dia menerima, ya pastinya dialihkan. Atau memang dikurangi kuota dari dapurnya,” ucap Saipul.

3. BGN masih inventarisasi data

Kegiatan operasional SPPG Rajabasa Musiraya, Bandar Lampung. (IDN Times/Tama Yudha Wiguna).

Terkait pendataan tersebut, Kepala Bagian Tata Usaha Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Lampung, Fitra Alfarisi mengatakan, pihaknya hingga kini masih melakukan inventarisasi data, termasuk pengecekan di lapangan.

"Monitor, untuk datanya masih dalam perekapan kami, Senin ya," imbuhnya.