WALHI Desak Pemkot Bandar Lampung Tanggap Atasi Banjir
Bandar Lampung, IDN Times - Kota Bandar Lampung dikepung banjir pada Jumat (17/1/2025) lalu. Setidaknya terdapat 17 titik banjir tersebar di sembilan kecamatan, yaitu Bumi Waras, Teluk Betung Selatan, Enggal, Sukarame, Kedamaian, Tanjung Seneng, Rajabasa, Teluk Betung Utara, dan Panjang.
Direktur WALHI Lampung Irfan Tri Musri mengatakan, peristiwa banjir di Bandar Lampung merupakan kejadian yang terus berulang dan tidak menunjukkan adanya perubahan signifikan dalam penanganannya. Meski belum diketahui berapa kerugian ditimbulkan, namun tergambar jelas bahwa bencana banjir pekan lalu merupakan bencana yang cukup besar.
"Mengingat di beberapa titik kenaikan air sampai setengah tembok rumah dan bahkan ada yang sampai pada atap rumah warga. Selain itu, gambaran besarnya banjir yang terjadi ini juga telah menghanyutkan kendaraan sampai dengan tumbangnya jembatan merah di Kali Akar," jelasnya kepada awak media, Minggu (19/01/2024).
1. WALHI sebut kondisi dan pengelolaan lingkungan hidup di Bandar Lampung buruk
Irfan mengatakan, Pemerintah Kota Bandar Lampung cukup abai terhadap kondisi lingkungan hidup di kota tersebut, sehingga terjadi ketidakseimbangan pembangunan, tata kota dan upaya pengelolaan lingkungan. Hal tersebut menjadikan Kota Bandar Lampung cukup rentan terjadi bencana ekologis yang akan terus mengancam masyarakat.
"WALHI Lampung turut prihatin dan berduka atas peristiwa banjir yang terjadi. Tapi, kejadian banjir ini tidak terlepas dari buruknya kondisi dan pengelolaan lingkungan hidup Kota Bandar Lampung, mulai dari rendahnya ruang terbuka hijau dan daerah resapan air. Selain itu tata kelola kota dan sistem drainase buruk, hingga pengelolaan sungai dan tata kelola sampah yang menyebabkan banjir terjadi," terangnya.
2. Pemerintah diminta lebih sadar dan tanggap pencegahan
Menurutnya, bencana banjir yang terjadi saat ini sudah tidak bisa lagi dihindari jika tata kelola lingkungan dan upaya pengelolaan lingkungan oleh pemerintah ke depan masih sama seperti tahun-tahun yang lalu. Irfan menyarankan, pemerintah harus lebih sadar dan tanggap pencegahan ke depannya, bukan hanya sebatas memberikan bantuan dan respon setelah terjadinya banjir.
"Persoalan banjir ini persoalan struktural yang harus segera ditangani oleh pemerintah Kota Bandar Lampung. Jadi harus sadar, karena selama satu periode kepemimpinan ke belakang tidak ada upaya serius dalam penanggulangan banjir. Selain itu harusnya Wali Kota terpilih malu untuk ikut pelantikan dan melanjutkan kepemimpinan jika ke depan tidak ada upaya serius dalam penanggulangan banjir," kata Irfan.
3. Jangan jadikan masyarakat korban atas nama investasi pertumbuhan ekonomi
Irfan menegaskan, jangan sampai atas nama investasi dan pertumbuhan ekonomi, lingkungan hidup dan masyarakat kelas menengah ke bawah selalu dijadikan korban atas pembangunan rakus ruang dan tidak berkelanjutan. Menurutnya, pengabaian terhadap permasalahan lingkungan dalam pembangunan Bandar Lampung merupakan sebuah pelanggaran serius.
"Karena telah menghilangkan hak-hak dasar masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia," tegasnya.
