UMP Lampung 2022 Cuma Naik Rp8.484, Ketua FSBKU: Ini Tidak Manusiawi

Agus menjelaskan, pertimbangan penetapan UMP 2022 telah memperhatikan kondisi makro ekonomi dan kondisi ketenagakerjaan di daerah dan nasional. Selain itu, keputusan ini telah sesuai SE Mendagri terhadap formula menetapkan ambang UMP di daerah masing-masing.

Oleh karena itu, kebijakan pemerintah daerah diklaim telah mengacu aturan pemerintah pusat ini harus diberlakukan dan dipatuhi tiap pengusaha ataupun perusahaan. Itu untuk menentukan batas upah terendah bagi tenaga kerja atau buruh di masing-masing kabupaten/kota dengan masa waktu keruja kurang dari 1 tahun.

"Bagi pekerja masa kerjanya di atas 1 tahun, ini wajib hukumnya pengusaha ataupun perusahaan menyusun struktur skala upah dan penetapan UMP," terang dia.

Meski pun UMP Lampung hanya mengalami kenaikan 0,35 persen, Agus menegaskan keputusan ini tidak berlaku bagi para pekerja Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Mengingat, penetapan upah bisa didasari kesepakatan antara pemberi kerja dan penerima kerja.

"Ini perlu dipatuhi dan dijadikan rujukan penetapan bagi upah minimum kabupaten dan kota, serta harus dipatuhi bagi perusahaan-perusahaan di Provinsi Lampung," ucapnya.

Tekait ambang penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), Agus menyampaikan, masing-masing daerah harus mengacu pada besaran UMP Lampung 2022. "UMK tidak boleh lebih rendah dari UMP, ini perlu menjadi perhatian serta mengikuti peraturan terhadap formula yang sudah ada," sambung dia.

Agus juga menegaskan, pihaknya bersama 15 Disnaker kabupaten/kota bakal mengawasi pemberlakuan UMP di masing-masing daerah se-Provinsi Lampung. Tujuannya, agar para pengusaha dan perusahaan bisa taat terhadap keputusan besaran UMP.

"Kalau ada perusahaan melanggar, tentu akan ada sanksi tegas diberikan kepada mereka. Sesuai dengan kesalahan dan norma ketenagakerjaan berlaku," katanya.

Disamping itu hingga kini masing-masing kabupaten/kota Lampung diketahui belum menetapkan pasti akan nilai UMK di tiap wilayah. "Masih menunggu masing-masing penetapan dari dewan pemetaan, kemungkinan baru bisa kami terima paling lambat tanggal 30 November," lanjut Agus.

Ketua Federasi Serikat Buruh Karya Utama (FSBKU) Lampung, Tri Susilo mengaku sangat kecewa terhadap keputusan pemerintah daerah secara resmi telah mengumumkan kenaikan UMP hanya sebesar 0,35 persen.

Menurutnya, penetapan ini dinilai kian menjauhkan pekerja ataupun buruh untuk mendapatkan kelayakan upah dan kesejahteraan hidup. Selain itu, Pemerintah Provinsi Lampung dinilai telah mengesampingkan rakyatnya dan lebih takut terhadap pemerintah pusat yang memutuskan batas UMP 2022 sebesar 1,09 persen.

"Ini dampak Undang-Undang Omnibus Law tentang Cipta Kerja. Ingat, gubernur itu yang memilihnya adalah rakyat. Ini bukti ia telah mengabaikan rakyat di provinsinya hanya karena takut aturan," tegas Tri.

Tri menilai, sejatinya rakyat Provinsi Lampung sangat layak menerima kenaikan UMP 7-15 persen. Itu sekalipun masa pandemik masih berlangsung di Sai Bumi Ruwa Jurai hingga hari ini.

"Harapan kita kenaikan bisa 200 sampai 300 ribu. Saat ini, kita sedang berkonsolidasi dengan pekerjaan di Lampung untuk melakukan aksi bersama dalam waktu dekat, karena kenaikan UMP ini sangat tidak manusiawi," tandas dia.