Taufik Basari Minta Negara Penuhi Hak Korban Salah Tangkap Mbah Oman

Dalam perjalanan perkara ini, Mbah Oman sempat ditangkap di Banten oleh petugas Polres Lampung pada 27 Agustus 2017. Namun, ia dinyatakan tidak terbukti bersalah dan dibebaskan oleh Pengadilan Negeri (PN) Kotabumi pada 7 Juni 2018.

Setahun kemudian, melalui Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN.Kbu tanggal 17 Juni 2019, PN Kotabumi mengabulkan sebagian permohonan Praperadilan diajukan Mbah Oman dan memerintahkan Pemerintah, Kapolri, dan Jaksa Agung untuk membayar ganti kerugian sebesar Rp220 juta.

Menurut Taufik Basari, jangka waktu ganti rugi bagi korban salah tangkap sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 92 Tahun 2015. Pasal 11 menyebutkan, pembayaran ganti rugi dilakukan Menteri Keuangan dalam jangka waktu paling lama 14 hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan ganti rugi oleh Menteri.

"Pemberian ganti rugi terhadap korban salah tangkap juga sudah sesuai Pasal 1 ayat 23 KUHAP, ganti rugi merupakan hak seseorang untuk mendapat pemenuhan atas tuntutannya yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan berdasarkan UU," jelasnya. 

Meskipun peristiwa ini terjadi 6 tahun lalu, Taufik Basari menegaskan, ini bukan berarti menggugurkan tanggung jawab negara untuk memberikan ganti rugi, terlebih sudah terdapat Putusan Praperadilan mengikatnya.

Bukan cuma itu, pihak kepolisian juga wajib untuk mengusut dugaan penyiksaan telah dialami Mbah Oman selama menjalani proses pemeriksaan.

“Kita sudah meratifikasi Konvensi Menentang Penyiksaan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998. Artinya, ini menjadi tanggung jawab negara memastikan tidak ada praktik penyiksaan dalam proses hukum dan melakukan penegakan hukum tegas terhadap oknum aparat yang melakukannya” tegas dia.

Lebih lanjut Taufik Basari mengingatkan, agar peristiwa ini menjadi pelajaran bagi profesionalisme aparat penegak hukum, sekaligus menjadi contoh agar negara patuh pada Putusan Pengadilan. Ia berharap Menteri Keuangan segara merealisasikan pemenuhan ganti kerugian ini dan pihak Polri mengusut pelaku dugaan penyiksaan terjadi dalam kasus Mbah Oman.

"Saya mendesak agar negara hadir dan bertanggungjawab atas kesalahan yang pernah terjadi. Jika ini tidak segera tuntas, maka dapat membuat masyarakat semakin tidak percaya kepada hukum dan penegakan hukum. Tentu kita tidak menginginkan ini terjadi,” tandas Anggota DPR RI Dapil Lampung 1 tersebut.