Bacaleg PKB Bandar Lampung Ngaku Diminta Rp70 Juta untuk Nomor Urut 2
Wakil Ketua DPC PKB Kota Bandar Lampung Nelly Farlinza ngakui dimintai uang sebesar Rp70 juta terkait penetapan nomor urut pencalegan. (IDN Times/Istimewa).
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Bandar Lampung, IDN Times - Wakil Ketua DPC PKB Kota Bandar Lampung Nelly Farlinza mengaku diminta uang sebesar Rp70 juta dalam proses penentuan nomor urut 2 sebagai bakal calon legislatif (Bacaleg) dari Dapil 6 DPRD Bandar Lampung pada Pemilu 2024.
Menurut Nelly, permintaan uang Rp70 juta guna menggantikan 'uang jaminan saksi' telah disetorkan bacaleg lain. Padahal, mulanya ia disudah dijanjikan pengurus partai bakal menempati nomor urut ke-2.
"Awalnya saya dengar selentingan bahwa saya ditaruh di nomor urut 2, karena nomor urut 1 tidak bisa diganggu gugat titipan adiknya incumbet DPRD Kota Bandar Lampung. Ya sudah, saya terima dan tampung-tampung dulu kabar itu," ujarnya saat dimintai keterangan, Selasa (23/5/2023).
1. Permintaan Rp70 juta sebagai uang jaminan saksi
Wakil Ketua DPC PKB Kota Bandar Lampung Nelly Farlinza ngakui dimintai uang sebesar Rp70 juta terkait penetapan nomor urut pencalegan. (IDN Times/Istimewa).Menjelang penyerahan berkas bacaleg DPC PKB Kota Bandar Lampung ke KPU pada 9 Mei 2023, Nelly menyebut dihubungi Ketua LPP DPW PKB Lampung Jauharoh Haddad, menyatakan nomor urut 2 tersebut akan diisi bacaleg lain atas nama Darmawita.
"Siangnya, kak Jauharoh nelpon saya, dibilang, dek kalau mau di nomor urut 2 bisa, yang awalnya mau diisi Darmawita tapi mulangin uang Darmawita 70 juta dek, kata dia. Saya tanya uang apa itu kak? Uang jaminan saksi katanya," imbuh dia.
Nelly menambahkan, uang Rp70 juta tersebut harus disetorkan saat itu karena berkas bacaleg akan diunggah ke Sistem Informasi Pencalonan (Silon) KPU. Sedangkan bacaleg Darmawita tidak mau mencabut berkasnya di nomor urut 2 bila uang itu belum dikembalikan.
"Saya bilang ya sudah, Neli diskusi sama keluarga dulu (terkait permintaan uang Rp70 juta), akhirnya saya tutup telepon," sambung Nelly.
Baca Juga: Ketua RT Wawan Sidang Perdana Peristiwa GKKD, Dakwaan Dibacakan Kajari
2. Disetor ke ketua DPC PKB Bandar Lampung
Ketua DPC PKB Kota Bandar Lampung Rabiatul Adawiyah. (Instagram/dpcpkb_bandarlampung).Lebih lanjut Nelly kembali menghubungi Ketua LPP DPW PKB Lampung tersebut, untuk menanyakan permintaan uang Rp70 juta itu harus disetorkan ke mana dan dijawab dikirim ke Ketua DPC PKB Kota Bandar Lampung Rabiatul Adawiyah.
"Saya juga tanya, apa caleg-caleg lain dimintai uang segitu juga? Apa ini hanya berlaku untuk Neli? Dia bilang, gak tau saya dek, kata kak Jauharoh sepeti itu," ucapnya.
Alhasil, ia pun langsung menghubungi Rabiatul Adawiyah sekaligus mengirimkan tangkap layar percakapan pesan singkat dirinya bersama Jauharoh. "Saya telpon ketua hampir satu jam, saya telepon gak angkat-angkat. Terus saya screenshot chating saya sama kak Jauharah itu ke ketua, gak lama saya diblokir (nomor WhatsApp)," lanjut Nelly.
Pascapermasalahan tersebut Nelly mengaku hubungannya dengan Ketua DPC Kota Bandar Lampung merenggang, hingga akhirnya ia ditempatkan di nomor urut 3 diketahui saat proses penyerahan berkas pendaftaran bacaleg ke KPU Kota Bandar Lampung, Sabtu (13/5/2023) kemarin.
"Tujuan saya bukan untuk memberontak dan menggemboskan partai, tapi tujuan saya mengetuk ketua DPC Kota Bandar Lampung. Saya masih loyal di partai, saya masih mau di partai PKB, saya hanya mengkritik ketua DPC PKB ini," tambah Nelly.
3. Ketua DPC tegaskan pencalegan PKB tak bermahar
Ketua DPC PKB Kota Bandar Lampung Rabiatul Adawiyah. (Instagram/robiatulrici)Menanggapi kabar permintaan uang Rp70 juta tersebut, Rabiatul Adawiyah membantah adanya transaksional dalam pencalegan di tubuh PKB setempat. Klaim Nelly dikatakan Anggota DPRD Kota Bandar Lampung tersebut tidak sesuai fakta.
Menurutnya, penentuan nomor urut pencalegan DPC PKB Kota Bandar Lampung berbasis kinerja. Itu didasarkan pada kriteria kinerja atau prestasi telah dicapai oleh masing-masing kandidat.
"Tentu ada pula penilaian terhadap loyalitas kepada partai, antara lain tidak merusak citra partai," imbuhnya.
4. Biaya hanya diperuntukkan pengurusan berkas bacaleg
Dilanjutkan Rabiatul Adawiyah, terkait pembiayaan wajib dikeluarkan para bacaleg hanya meliputi pengurusan berkas pencalegan semisal surat kesehatan jasmani dan rohani, bebas narkoba, dan administratif lainnya
"Jadi sekali lagi saya tegaskan, di PKB tidak adanya mahar-mahar seperti rumor yang beredar," tandasnya.
Baca Juga: Bawaslu Kirim Surat Rekomendasi Randis Pasang Bendera Parpol ke KASN
