Rekrut 25.675 Pantarlih, KPU Lampung Mulai Pencocokan Data Pemilih

13 Feb 2023, 15:00 WIB

KPU Provinsi Lampung resmi merekrut 25.675 petugas pemutakhiran data pemilih (Pantarlih) se-Provinsi Lampung. (IDN Times/Tama Yudha Wiguna).

Bandar Lampung, IDN Times - KPU Provinsi Lampung resmi merekrut 25.675 petugas pemutakhiran data pemilih (Pantarlih) se-Provinsi Lampung. Mereka akan melakukan kerja-kerja pencocokan dan penelitian (coklit) mulai 12 Februari-14 Maret 2023.

Ketua Divisi Data dan Informasi KPU Lampung, Agus Riyanto mengatakan, setiap Pantarlih akan mencoklit satu per satu tempat pemungutan suara (TPS), sesuai dengan wilayah kerja dengan jumlah pemilih maksimal per TPS sebanyak 300 pemilih.

"Jumlah TPS yang akan dicoklit Pantarlih sebanyak 25.675 TPS se-Lampung, dengan jumlah pemilih sebanyak 6.527.356 pemilih yang tersebar di 15 kabupaten/kota, 229 kecamatan dan 2.651 desa/kelurahan," ujarnya saat dimintai keterangan, Senin (13/2/2023).

1. Per TPS maksimal layani 300 pemilih

Ilustrasi TPS. IDN Times/ Mela Hapsari

Agus melanjutkan, jumlah TPS tersebut berkurang sebanyak 1.634 TPS dari jumlah hasil pemetaan TPS sebelumnya mencapai 27.309 TPS. Itu karena SE KPU RI Nomor 147/2022 meminta kepada semua KPU kabupaten/kota di seluruh Indonesia, untuk merestrukturisasi TPS dengan memaksimalkan jumlah pemilih per TPS mendekati angka pemilih 300 orang/TPS.

Namun tentu, edaran tersebut juga tetap mempertimbangkan faktor geografis.Pantarlih se-Provinsi Lampung akan mencoklit dari rumah ke rumah masyarakat.

"Pantarlih akan mencocokan dan meneliti data yang ada dalam form A. Daftar Pemilih dengan identitas kependudukan berupa KTP elektronik dan atau Kartu Keluarga Pemilih. Jika sesuai pakai akan dikasih tanda sesuai atau centang," terang Agus.

2. Upaya atasi problem kegandaan daftar pemilih

KPU Provinsi Lampung resmi merekrut 25.675 petugas pemutakhiran data pemilih (Pantarlih) se-Provinsi Lampung. (IDN Times/Tama Yudha Wiguna).

Jika terdapat pemilih sudah tidak memenuhi syarat, maka Pantarlih akan mencoret pemilih tersebut dengan ketentuan ada dokumen pendukung, jika ada warga belum terdaftar dalam form A Daftar Pemilih, maka akan dicatat sebagai potensial pemilih baru. "Jika ada elemen yang salah atau tidak sesuai, maka akan diubah data sesuai data yang benar atau ubah data," ucap Agus.

Menurutnya, proses pemutakhiran data pemilih dilakukan Pantarlih berprinsip pada basis legalitas administrasi kependudukan berupa KTP elektronik para pemilih atau Kartu Keluarga (KK). Atau dengan istilah lainnya memakai prinsip 'de jure' bukan pada 'de facto', sehingga pemilih berdomisili namun KTP elektronik dialamat berbeda tetap dapat memilih.

"Mengapa prinsip ini dilakukan dalam proses pemutakhiran data pemilih adalah semata-mata, untuk menghindari kegandaan data pemilih di banyak tempat. Problem kegandaan daftar pemilih terus terjadi dalam setiap perhelatan pemilu di Indonesia," sambung dia.

3. Minta semua pihak dukung kegiatan coklit

PPDP KPU Makassar saat bertugas coklit ke rumah warga. IDN Times/KPU Makassar

Berprinsip pada legalitas kependudukan berupa KTP elektronik, Agus menyebut, problem klasik kegandaan daftar pemilih di banyak tempat tidak terjadi lagi di Pemilu 2024. Oleh karena itu, KPU Provinsi Lampung, KPU kabupaten/kota dan jajaran berkomitmen kuat untuk menghadirkan daftar pemilih akurat, mutakhir, dan berkualitas.

"Kami berharap dukungan dan partisipasi aktif semua pihak dari rekan-rekan partai politik peserta Pemilu 2024, Bawaslu Provinsi, Bawaslu kabupaten/kota dan jajarannya, Pemerintah daerah,dan seluruh lapisan masyarakat untuk menyukseskan coklit tengan dilaksanakan Pantarlih selama satu bulan kedepan," ucap dia.