Rekonsiliasi-Konsolidasi Penting Pasca Putusan Sengketa Pilpres 2024

Melalui rekonsiliasi politik dikatakan Bendi, sikap ini justru tidak menanggalkan kepentingan terhadap nilai-nilai keberadaan pihak oposisi, dikarenakan dalam negara menganut pahan sistem demokrasi posisi oposisi menjadi tetap penting.

Tentu, tujuannya agar memunculkan cek and balance dalam sistem politik demokrasi. Artinya, kontrol kekuasaan dari oposisi dengan masukan konstruktif tetap berjalan.

"Penting, supaya segala bentuk konversi kekuasaan yang diberikan kepada pemerintah berkuasa mendatang tetap berpihak pada kepentingan rakyat, bukan pada golongan atau kelompok tertentu," imbuhnya.

Lebih lanjut Bendi menyampaikan, dalam demokrasi regenerasi kepemimpinan dan sirkulasi dalam kekuasaan merupakan suatu keadaan maupun posisi lumrah terjadi, termasuk di Indonesia.

"Oleh karenanya kepada wakil rakyat yang terpilih baik ditingkat eksekutif maupun legislatif dan memiliki tanggung jawab refresentatif, untuk benar benar bekerja menyuarakan aspirasi rakyat," pintanya.

Menyinggung terkait putusan MK, Bendi meyakini, keputusan tersebut merupakan putusan final yang sudah diuji secara adil dan objektifitas dalam persidangan, serta telah dilaksanakan secara terbuka dan transparan.

Dengan demikian, semua pihak sudah seyogyanya bersikap legowo dan harus melihat sebuah putusan ini sebagai realitas politik pada hasil Pemilu 2024.

"Masyarakat, para elit politik harus bisa secara arif bijaksana serta menerima putusan tersebut sebagai putusan terbaik untuk warga negara Indonesia," tandas dosen Ilmu Pemerintah FISIP Unila tersebut.