Ratusan Burung Liar Disita di Bakauheni, 18 Satwa Masuk Dilindungi

Donni melanjutkan, barang bukti satwa liar ratusan burung tersebut diamankan dan ditemukan petugas gabungan dari sebuah kendaraan minibus rencananya hendak menyeberang dari Sumatera ke Pulau Jawa melalui Pelabuhan Bakauheni.

Hasil pemeriksaan, kendaraan minibus berpelat nomor DK ini mengangkut tujuh keranjang plastik putih berisi satwa liar yang tidak dilengkapi dokumen persyaratan karantina.

"Saat diperiksa petugas, pemilik alat angkut tidak bisa menunjukkan dokumen persyaratannya seperti sertifikat karantina, sertifikat veteriner dan Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa Dalam Negeri (SATS-DN) nya," kata dia.

Lebih rinci ratusan burung liar tersebut meliputi berbagai jenis terdiri kipasan belang sebanyak 18 ekor merupakan satwa yang dilindungi. Lalu jingjing batu (15 ekor), ciung air (10 ekor), madu sriganti (68 ekor), Cipau (29 ekor), cinenen kelabu (130 ekor), rambatan paruh merah (9 ekor), sikatan bodoh (1 ekor), dan sepah hutan (2 ekor).

Dari pendalaman, ratusan satwa burung ini berasal dari Belitang, Kabupaten Ogan Komering Ulu (Oku), Sumatera Selatan (Sumsel) yang rencananya akan dikirim atau dibawa ke daerah Jakarta Timur.

"Penyelundupan satwa liar, terutama burung-burung endemik Indonesia, merupakan ancaman nyata terhadap kelestarian keanekaragaman hayati. Satwa-satwa ini memiliki peran penting dalam ekosistem, mulai dari penyebaran benih hingga pengendalian hama secara alami," tegas Donni.

Donni menegaskan, perdagangan satwa liar bukan hanya persoalan hukum, tapi juga persoalan moral, ekologi, dan keberlanjutan kehidupan. Pasalnya, bila praktik tersebut terus dibiarkan, itu tidak hanya akan menyebabkan kehilangan spesies tapi juga keseimbangan ekosistem menopang kehidupan manusia.

Selain mengancam populasi satwa liar, perdagangan ilegal tersebut juga meningkatkan risiko penyebaran penyakit menular, baik kepada satwa lain maupun manusia. Tanpa pengawasan karantina, penyakit zoonosis bisa dengan mudah menyebar lintas wilayah.

Maka dari itu, pengiriman satwa tanpa izin, jelas merupakan pelanggaran hukum. Praktik semacam ini telah melanggar sejumlah regulasi penting, di antaranya UU Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan, juga UU Nomor 31 Tahun 2024 tentang Perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

“Setiap lalu lintas satwa, baik antar daerah maupun antar pulau, wajib dilaporkan dan disertai dokumen sah. Ini penting demi mencegah risiko yang bisa membahayakan ekosistem dan masyarakat,” tegas Donni.