Ratusan Buruh FSPMI Unjuk Rasa di Pemprov Lampung, Tuntut Kenaikan UMP

Koordinator Aksi, Erik Merdiarta, menjelaskan unjuk rasa tersebut merupakan kali kedua dilakukan buruh-buruh di Provinsi Lampung tergabung dalam FSPMI, setelah sebelumnya kegiatan serupa pernah digelar, Selasa (30/11/2021).

"Kami kembali turun ke jalan untuk terus menyuarakan aspirasi dari pekerja/buruh khususnya tergabung di FSPMI dan buruh di Lampung pada umumnya," ucap dia.

Menurutnya, kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2022 di Lampung sebesar sebesar 0,35 persen atau Rp8.484 menjadi Rp2.440.486,18 tidak sesuai. Oleh karena itu, pihaknya meminta Pemprov Lampung melalui Gubernur Lampung, mampu menjalankan putusan MK terkait uji formil UU No. 11 Tahun 2020 Cipta Kerja yang dinyatakan cacat prosedural.

"Ini telah dinyatakan inkonstitusional bersyarat, serta cabut dan revisi kenaikan UMP/UMK se-Lampung 2022 sebesar 5-10 persen," sambung Erik.

Erik menyampaikan, sejatinya kebijakan upah minimum masuk dalam kategori program strategis nasional, itu sebagaimana dijelaskan pada Pasal 2 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021, tentang Pengupahan.

"Menurut kami formula penetapan upah minimum memakai norma UU No. 11 Tahun 2020 Cipta Kerja Jo PP No. 36 Tahun 2021, tidak dapat digunakan karena ditangguhkan berdasarkan putusan MK poin ke-7," imbuhnya.

Lebih lanjut Erik menyampaikan, kelayakan upah merupakan urat nadi pekerja atau buruh, sehingga ini sangat penting dan tidak terpisahkan bagi kehidupan pekerja/buruh di tanah air, termasuk di Provinsi Lampung. "Keluarga mereka juga perlu kesejahteraan, itu yang harus pemerintah ingat," lanjut Erik.

Dengan memperhatikan kondisi pandemik COVID-19 mulai turun di Provinsi Lampung, Erik ikut menyampaikan hal ini sejatinya menjadi angin segar dalam dunia usaha dan perkembangan investasi, sehingga ikut berpartisipasi dalam menaikan pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan pekerjaan baru di Bumi Ruwa Jurai.

Menurutnya, kondisi ini diharapkan menjadi investasi dengan cara sehat dan memperhatikan kesejahteraan pekerja/buruh sehingga pemerintah daerah mampu memberikan kenaikan UMP 2022 lebih dari Rp2.440.486,18.

"Harus diakui di tengah kebijakan ini, kondisi kenaikan bahan-bahan pokok dan kebutuhan lain di pasaran menjadi pukulan berat bagi buruh ataupun pekerja di Lampung," tandas dia.