Potensi Desa Lampung 2025: Dominasi Pertanian hingga Tantangan Layanan

Podes 2025 menunjukkan struktur ekonomi desa/kelurahan di Provinsi Lampung masih didominasi sektor pertanian. Sebagian besar desa/kelurahan menggantungkan mata pencaharian utama penduduk pada kegiatan pertanian, menggambarkan karakter agraris kuat di wilayah perdesaan Lampung.

Kondisi ini menegaskan peran sektor pertanian sebagai penopang ekonomi lokal dan sumber penghidupan mayoritas masyarakat desa. Di sisi lain, ada juga desa/kelurahan berbasis industri dan jasa meskipun jumlahnya terbatas, namun tetap menunjukkan adanya proses transformasi ekonomi, terutama di wilayah memiliki akses infrastruktur dan konektivitas lebih baik.

Potensi ekonomi desa juga terlihat dari keberadaan produk barang unggulan di ratusan desa/kelurahan sebagai wujud pemanfaatan sumber daya dan keunikan lokal.

Pengembangan potensi tersebut dipengaruhi faktor pendukung seperti akses pembiayaan dan infrastruktur. Sebagian besar desa/kelurahan telah memiliki warga penerima fasilitas pembiayaan usaha, khususnya Kredit Usaha Rakyat (KUR), menunjukkan peran akses permodalan formal dalam mendorong aktivitas ekonomi masyarakat desa.

Dari aspek infrastruktur komunikasi, hampir seluruh desa/kelurahan di Provinsi Lampung telah terjangkau sinyal dan akses internet. Kondisi ini menjadi modal penting bagi percepatan pembangunan ekonomi dan sosial, termasuk digitalisasi layanan, akses informasi, dan pemasaran produk desa.

Namun demikian, masih terdapat desa/kelurahan dengan kualitas sinyal lemah sehingga membatasi pemanfaatan teknologi informasi secara optimal sehingga peningkatan kualitas jaringan komunikasi menjadi agenda penting pembangunan desa di era digital.

Podes 2025 juga mencatat berbagai tantangan lingkungan dan kebencanaan dihadapi desa/kelurahan di Lampung. Kasus pencemaran air, tanah, dan udara di sejumlah wilayah menunjukkan adanya tekanan terhadap lingkungan hidup berpotensi mengganggu keberlanjutan pembangunan desa.

Selain itu, kejadian bencana alam seperti banjir, tanah longsor, dan gempa bumi juga masih dialami ratusan desa/kelurahan menunjukkan tingkat kerawanan bencana relatif tinggi di beberapa wilayah. Hal itu menegaskan pentingnya integrasi mitigasi bencana dan pengelolaan lingkungan dalam perencanaan pembangunan desa.

Pada aspek pelayanan dasar, ketersediaan infrastruktur pendidikan dan kesehatan di Provinsi Lampung relatif telah tersebar hingga tingkat desa/kelurahan. Jumlah satuan pendidikan dasar dan menengah cukup besar mencerminkan upaya pemerataan akses pendidikan bagi masyarakat.

Keberadaan fasilitas kesehatan seperti puskesmas dan rumah sakit juga menjadi penopang utama pelayanan kesehatan masyarakat. Namun konsentrasi fasilitas kesehatan rujukan di wilayah perkotaan menunjukkan masih adanya kesenjangan spasial dalam akses layanan kesehatan tingkat lanjut.

Secara keseluruhan, Podes 2025 memberikan gambaran komprehensif mengenai potensi, tantangan, dan ketimpangan pembangunan desa/kelurahan di Lampung. Data ini cukup penting untuk mendukung kebijakan pembangunan berorientasi pada penguatan potensi lokal, pengurangan risiko lingkungan dan bencana, serta peningkatan kualitas layanan dasar di desa-desa.