Perwira Polres Lamsel Diduga Terlibat Narkoba, LCW: Terkesan Ditutupi
Bandar Lampung, IDN Times - Lampung Police Watch (LCW) mendesak Polda Lampung mengungkap terang benderang kabar kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika berujung penangkapan diduga melibatkan perwira Polres Lampung Selatan.
Ketua LPW, Sani mengatakan, penanganan perkara itu terkesan lamban dan ditutup-tutupi ke publik, sehingga menimbulkan pertanyaan besar ke tengah-tengah masyarakat.
"Masyarakat sudah menduga-duga sejak awal ini terkesan ditutup-tutupi dan diselamatkan. Kalau dibuka sejak kemarin mungkin berbeda, oke masyarakat kecewa karena diduga ada seorang perwira terlibat kriminal. Apa lagi menurut kabar yang didapat terlibat perkara narkoba," ujarnya, Senin (3/6/2023).
1. Penanganan perkara lamban dan ditutup-tutupi bisa berdampak negatif
Menurut Sani, langkah penanganan tersebut akan berdampak negatif terhadap kepercayaan masyarakat terhadap instasi Polri, khususnya bagi jajaran Polda Lampung. Walaupun, dugaan dipersangkakan kepada perwira polisi itu nantinya tidak terbukti.
Pasalnya, masyarakat sejak awal sudah terlanjur dibuat kecewa. Namun bila perkara ini ditangani sesuai dengan jalur mekanisme berlaku dan transparan, maka kepuasan masyarakat bakal kembali merangkak naik.
"Jadi ini harus diungkapkan dan polisi terlibat harus dihukum. Tapi kalau dia berlama-lama, tingkat kepuasan masyarakat terhadap polisi itu akan turun dan tidak akan naik," imbuh dia.
2. Dorong Kapolda Irjen Helmy Santika mengungkap kasus
Sani mengingatkan, kepercayaan masyarakat terhadap instansi Polri sempat terguncang tatkala diterpa kasus Irjen Ferdy Sambo dan Irjen Teddy Minahasa. Kendati survei kala itu, tingkat kepercayaan publik terhadap Polda Lampung terbilang tetap tinggi berada di angka 60 persen lebih.
"Jika kasus ini dilama-lamakan, maka tingkat itu akan turun dan jika itu turun, maka yang harus disalahkan itu Kapolda Lampung sekarang (Irjen Helmy Santika)," ungkapnya.
Oleh karena itu, ia mendorong Irjen Helmy Santika mengungkap kasus kini ditangani Bidpropam Polda Lampung tersebut. "Solusi terbaiknya adalah terbukti tidak terbukti baiknya diungkap dulu, namanya diungkap saja kenapa mesti takut. Jika tidak terbukti dipulihkan kembali saja nama baik dan hak-haknya," sambung Sani.
3. Masyarakat dapat menghukum Polda Lampung dengan menduga-duga
Dikatakan Sani, masyarakat sejatinya dapat menghukum Polda Lampung dan jajaran dengan dugaan-dugaan atas tuntutan pengungkapan perkara. Misalnya, persangkaan ditujukan atas mutasi Kapolres Lampung Selatan, AKBP Edwin kini dipindahtugaskan sebagai Kanit 3 Satresmob Bareskrim Polri
"Kapolres dimutasi, jangan-jangan terlibat padahal kan tidak, sebab perpindahan ini sudah lebih dulu dari pada peristiwa ini. Jadikan yang rugi juga kapolresnya (AKBP Edwin), karena diduga-duga oleh masyarakat," tukas dia.
Ia menegaskan, polisi bukan sekadar membuktikan secara pro-justitia alias untuk atau demi hukum atau undang-undang, tapi juga wajib menjaga tingkat kepercayaan masyarakat. "Diungkap dulu aja kepada publik. Oke kalau tidak mau nama karena haknya, pakai inisial saja. Tapi harus diungkapkan bahwa benar terjadi penangkapan, tapi belum bisa dinyatakan terbukti," lanjutnya.
4. Bukan kegagalan melainkan prestasi
Sani menambahkan, pengungkapan perkara tersebut jangan dikhawatirkan sebagai bentuk kegagalan. Kendati justru sebaliknya, ini merupakan buah prestasi atas penegakkan hukum tidak pandang bulu.
"Ini bukan kegagalan, jelas bukan, karena dia (Irjen Helmy Santika) baru menjabat sebagai Kapolda Lampung. Tapi kalau ini ditutupi dan pada akhirnya masyarakat bisa menilai, maka ini merupakan bagian dari kegagalannya sebagai Kapolda Lampung," tandas dia.
