Pembakaran PT BSA di Anak Tuha Alarm Konflik Agraria Belum Tuntas

Bowo melanjutkan, penegakan hukum terhadap peristiwa kebakaran tidak boleh menghilangkan persoalan mendasar mengenai akar konflik agraria di Anak Tuha. Ia menjelaskan, PT BSA merupakan bagian dari struktur korporasi lebih besar.

Sebab, berdasarkan dokumen perusahaan tersedia, PT BSA memiliki hubungan kepemilikan dengan PT Tunas Baru Lampung Tbk dan menjalankan kegiatan perkebunan di Lampung.

Oleh karena itu, konflik di Anak Tuha dinilai perlu dilihat dari relasi antara masyarakat yang bergantung pada tanah dengan korporasi memiliki sumber daya ekonomi, akses hukum, serta kapasitas kelembagaan lebih besar.

YLBHI-LBH Bandar Lampung turut meminta pemerintah membuka dan memeriksa berbagai persoalan berkaitan dengan konflik tersebut. Pemeriksaan itu meliputi sejarah penguasaan tanah, status dan legalitas hak atas tanah, proses penerbitan HGU, perizinan usaha perkebunan, dugaan tumpang tindih penguasaan lahan, hingga klaim masyarakat.

"Penguasaan tanah oleh perusahaan tidak boleh dianggap sah hanya karena terdapat dokumen formal. Proses perolehannya, batas wilayah, pelaksanaan kewajiban, dan kemungkinan adanya hak masyarakat yang lebih dahulu juga harus diperiksa," jelas Prabowo.

Dalam kasus ini, Bowo menilai konflik agraria tidak dapat direduksi sebagai sengketa privat antara perusahaan dan masyarakat. Pasalnya, persoalan tersebut juga menyangkut tanggung jawab negara dalam memastikan pengelolaan sumber daya agraria berlangsung secara adil.

Sebagaimana disebutkan, sejalan dengan Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 serta Pasal 71 dan Pasal 72 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM yang menegaskan tanggung jawab negara dalam perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM.

YLBHI-LBH Bandar Lampung juga mengingatkan aparat polisi, agar tidak menjadikan peristiwa kebakaran sebagai pintu masuk untuk melakukan kriminalisasi massal, penangkapan sewenang-wenang, intimidasi, maupun penggunaan kekuatan secara berlebihan terhadap masyarakat Anak Tuha.

"Proses penyelidikan dan penyidikan wajib menghormati asas praduga tidak bersalah, due process of law, hak atas bantuan hukum, serta larangan tindakan sewenang-wenang," katanya.

Selain itu, Bowo juga meyakini penolakan terhadap tindakan represif tidak berarti membenarkan pembakaran. "Penegakan hukum tetap harus dilakukan, tetapi tidak boleh berubah menjadi penghukuman kolektif terhadap masyarakat atas konflik struktural yang gagal diselesaikan negara," sambung dia.

Terkait peristiwa tersebut, Bowo mendesak Pemkab Lampung Tengah dan Pemprov Lampung menghentikan pendekatan keamanan sebagai respons utama dalam menangani konflik Anak Tuha. Ia mendorong semua pihak segera membangun proses penyelesaian terbuka, partisipatif, dan berkeadilan.

Menurutnya, masyarakat juga harus ditempatkan sebagai pihak setara dalam proses penyelesaian, termasuk mendapatkan akses terhadap dokumen pertanahan relevan dan kesempatan menguji klaim perusahaan.

"Negara tidak boleh terus menempatkan masyarakat dalam konflik agraria sebagai sumber gangguan keamanan. Masyarakat yang hidup dan menggantungkan kehidupannya pada tanah adalah pihak yang paling terdampak ketika konflik dibiarkan tanpa penyelesaian," sebut Bowo

Menurutnya, peristiwa kebakaran pada 12 Agustus 2026 seharusnya menjadi momentum pemerintah mengubah pendekatan dalam menangani konflik agraria. "Ketertiban yang dibangun melalui pengerahan aparat tanpa menyelesaikan ketidakadilan agraria bukanlah penyelesaian. Ia hanya menunda konflik berikutnya," lanjut Bowo.

Merujuk kondisi tersebut, YLBHI-LBH Bandar Lampung menyampaikan enam tuntutan kepada pemerintah dan lembaga terkait.

• Pertama, Pemkab Lampung Tengah dan Pemprov Lampung diminta segera menyelesaikan konflik agraria Anak Tuha secara menyeluruh, transparan, partisipatif, dan berkeadilan, bukan semata-mata melalui pendekatan keamanan.

• Kedua, Kementerian ATR/BPN beserta jajarannya diminta melakukan audit dan evaluasi menyeluruh terhadap HGU PT BSA. Pemeriksaan mencakup dasar penerbitan, luas dan batas penguasaan, pelaksanaan kewajiban pemegang hak, serta dugaan tumpang tindih dengan tanah masyarakat.

• Ketiga, Polda Lampung dan seluruh jajaran kepolisian diminta memastikan penegakan hukum berjalan objektif, profesional, proporsional, transparan, dan berdasarkan pertanggungjawaban individual. Polisi juga diminta tidak melakukan intimidasi, penangkapan sewenang-wenang, kriminalisasi massal, maupun penggunaan kekuatan berlebihan.

• Keempat, TNI diminta tidak terlibat langsung dalam penanganan konflik agraria Anak Tuha, khususnya dalam tindakan penegakan hukum dan urusan sipil yang menjadi kewenangan institusi sipil.

• Kelima, Komnas HAM RI diminta melakukan pemantauan dan penyelidikan terhadap konflik agraria Anak Tuha, termasuk dugaan pelanggaran HAM, tindakan aparat, serta kegagalan pemerintah mencegah dan menyelesaikan konflik.

• Keenam, Kompolnas RI diminta mengawasi tindakan kepolisian dalam menangani konflik Anak Tuha guna memastikan tidak terjadi praktik represif, penyalahgunaan kewenangan, maupun pelanggaran hak masyarakat.