Paripurna Terkait LKPJ Pemkot Bandar Lampung Diwarnai Adu Pendapat

Hermawan, Jubir Pansus LKPJ wali kota Bandar Lampung dari Partai Gerindra menyampaikan beberapa rekomendasi DPRD terhadap LKPJ terkait banyak hal seperti realisasi pajak, PAD, pendidikan, kesehatan, hingga perekonomian.

Salah satu rekomendasi disampaikan oleh Hermawan adalah menyinggung terkait banyaknya program yaitu 9 kegiatan tidak terealisasi dengan alasan efektivitas dan efisiensi keuangan Kota Bandar Lampung.

“Namun alasan tersebut dirasa DPRD tidak tepat karena efisiensi atau kehematan bisa terjadi jika pengeluaran melebihi target. Sementara anggaran kegiatan untuk melaksanakan kegiatan tersebut masih tersisa,” ujarnya.

Hermawan juga menyebutkan, program pendidikan dan tenaga pendidik yang dianggarkan sebesar Rp5,95 miliar, hanya terealisasi sebesar Rp11,13 juta atau 0,11 persen saja.

Terkait hal itu, Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana, mengatakan pemkot sudah bekerja sebaik mungkin selama satu tahun kebelakang.

“Terkait rekomendasi yang disampaikan Pansus DPRD kota Bandar Lampung, sebelumnya harus paham dulu apa yang kita lakukan dengan dana yang sedikit ini kita telah sangat maksimal supaya Kota Bandar Lampung bisa terlihat cantik, karena harus diketahui keadaan keuangan di masa pandemi ini,” katanya.

Kemudian Eva Dwiana juga menyampaikan beberapa program pendidikan yang masih berjalan saat ini seperti program Biling dan pesantren, dan beberapa program pemkot lainnya.

“Kami Pemerintah Kota Bandar Lampung berbicara undang-undang, bukan bicara kebohongan. Jadi ayo kita sama-sama untuk memberikan solusinya agar bisa membangun daerah ini lebih baik lagi,” katanya.

Tak hanya itu, diakhir tanggapannya, Eva Dwiana juga sempat menyebutkan dirinya juga pernah menjabat sebagai perwakilan daerah selama dua periode.

“Khusus pansus ketahui, Bunda Eva ini juga pernah jadi anggota DPRD Provinsi Lampung dua periode. Jadi saya isinya tahu semua, jadi sekali lagi mohon maaf lahir dan batin," jelasnya.

"Kalau capek, tidak usah jadi DPRD, karena tugas kita adalah mengayomi masyarakat bukan karena hati kita sendiri. Kita dipilih sebagai pansus berarti kita siap melayani masyarakat kota Bandar Lampung. Ini bukan karena pemerintah tidak mau dikritik ya,” katanya.

Sebelum rapat diakhiri, Andre Kurniawan dari fraksi PKS meminta izin untuk merespon tanggapan yang telah disampaikan oleh wali kota Bandar Lampung.

Ia mengatakan rekomendasi yang disampaikan oleh DPRD tersebut telah disetujui bersama dalam bentuk resmi. Sesuai regulasi yang berlaku UU dan tata tertib rekomendasi. Sehingga rekomensasi yang diajukan bisa saja dipakai atau tidak dipakai.

“Tapi saya juga ingin menegaskan, jangan ada kata-kata yang menyinggung kami, kami tidak pernah lelah untuk kota Bandar Lampung ini, dan kalimat ini saya balik bu. Kalau ibu lelah menjadi walikota, serahkan Bu kepada yang lain," tegasnya.

"Jadi mohon sekiranya jadikan forum ini sebagai forum evaluasi terlepas ibu wali kota menerima rekomendasi atau tidak, tapi diserahkan regulasinya ke wali kota. Kedepan forum resmi ini tidak menjadi forum kanak-kanak, ini adalah forum tertinggi. Mohon dijaga,” tegasnya.