NU-Muhammadiyah Lampung Kecam Keras Bentrok Antar Ormas di Bitung

Pernyataan sikap dimaksud, kata Puji, pertama NU dan Muhammadiyah mengecam keras tindakan tidak berprikemanusiaan terjadi di Bitung, di mana bentrok antar kelompok berbasis suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) telah menimbulkan korban jiwa dan luka.

"Tindakan ini tidak hanya mengancam keutuhan NKRI, tetapi juga merusak nilai-nilai toleransi dan kebersamaan yang kita junjung tinggi,” imbunnya.

Kemudian kedua, mendukung tindakan preventif pemerintah. Termasuk aparat keamanan melakukan tindakan preventif dan responsif efektif, agar peristiwa serupa tidak terulang. “Kami mengapresiasi langkah cepat pemerintah dalam menangani situasi di Bitung, proses hukum terhadap pelaku sebagai upaya menjaga stabilitas nasional,” sambung dia.

Pernyataan ketiga, Puji menyampaikan, NU dan Muhammadiyah mengajak masyarakat bisa menahan diri, agar tidak terprovokasi oleh perbuatan oknum-oknum ingin mengganggu stabilitas dan kondusifitas kehidupan berbangsa dan bernegara.

“Mengimbau masyarakat menghindari tindakan main hakim sendiri dan menyerahkan penyelesaian pelanggaran hukum kepada aparat yang berwenang,” tuturnya.

Lalu keempat, semua pihak berkewajiban menciptakan kondisi kondusif di tahun politik dan masyarakat membantu pemerintah menciptakan situasi kondusif. "Hindari provokasi dan penyebaran isu SARA dapat mengganggu pesta demokrasi Pemilu, agar dapat berlangsung secara damai, demokratis, dan berdampak positif bagi pembangunan demokrasi kebangsaan," tambah Puji.

Ketua PW Muhammadiyah Lampung, Prof Sudarman menambahkan, melihat situasi dan perkembangan akhir-akhir ini, maka dirasa amat perlu mengambil sikap karena di medsos kini banyak berkembang ujaran kebencian, hoaks, dan lain-lain.

“Ini perlu diwaspadai untuk tidak berlanjut menjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti kasus di Bitung Sulawesi Utara,” tambahnya.

Tidak menutup kemungkinan kasus serupa bisa terjadi di wilayah lainnya. Pasalnya, kondisi ini memungkinkan berkembang mempengaruhi pikiran anak bangsa. “Kasus tersebut perlu untuk dicegah secara bersama-sama. Maka kami bersepakat melakukan antisipasi di Provinsi Lampung,” jelasnya.

Sudarman menilai, kasus-kasus tersebut terindikasi terjadi pelanggaran hukum dan mengganggu ketertiban umum serta mengarah SARA, maka akan diserahkan prosesnya ke penegak hukum.

“NU dan Muhammadiyah berkewajiban menjaga agar situasi tetap damai, rukun, toleran, sejahtera, dan kondusif. Hal itu agar tercipta masyarakat yang wasatiah,” tandasnya.