Mitigasi Konflik TNWK, Pemprov Lampung Rencanakan Bangun Tanggul 11 Km
- Pembangunan tanggul pengaman sepanjang 11 km di TNWK
- Batasi pergerakan gajah liar untuk melindungi populasi gajah dan masyarakat
- Cari sumber pembiayaan untuk meningkatkan efektivitas patroli petugas
Bandar Lampung, IDN Times - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung merencanakan pembangunan tanggul pengaman sepanjang 11 kilometer sebagai upaya penanganan konflik antara manusia dan satwa liar gajah sumatera di kawasan Taman Nasional Way Kambas (TNWK).
Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung, Yanyan Ruchyansyah mengatakan, tanggul sepanjang belasan kilometer itu bakal membentang di Kecamatan Way Jepara, sebagai lokasi dengan frekuensi konflik tertinggi.
"Pak gubernur Lampung telah mengajukan proposal senilai 105 miliar kepada Menteri Pekerjaan Umum melalui Dirjen Sumber Daya Air, untuk fasilitasi pembangunan tanggul dan kita akan terus follow up agar dapat direalisasikan tahun ini," ujarnya, Rabu (21/1/2026).
1. Batasi pergerakan gajah liar
Yanyan melanjutkan, pembangunan tanggul pengaman ini disebut sebagai langkah kongkret bertujuan sebagai barier fisik untuk membatasi pergerakan gajah liar, agar tidak keluar dari zona konservasi TNWK.
Menurutnya, infrastruktur itu dinilai krusial untuk melindungi populasi gajah sekaligus memberikan rasa aman bagi masyarakat yang bermukim di desa penyangga hutan kawasan setempat.
"Tanggul pengaman diperlukan dalam membatasi pergerakan gajah untuk tidak keluar dari kawasan TN Way Kambas dan menurunkan risiko konflik, baik risiko bagi gajah liar maupun risiko bagi masyarakat," sebutnya.
2. Terapkan desain kombinasi di tiap kilometer batas kawasan
Lebih lanjut Yanyan menjelaskan, tipologi konflik manusia-gajah bervariasi di setiap daerah, sehingga metode mitigasi yang diterapkan harus adaptif, termasuk di kawasan konservasi TNWK.
Klasifikasi konflik berkisar dari tipe ringan jarang terjadi hingga tipe berat yang sangat parah. Oleh karena itu, diperlukan desain kombinasi solusi yang tepat di setiap kilometer batas kawasan sebagai solusi permanen.
"Ada wilayah perlu dibuat tanggul pengaman, ada yang harus dipasang pagar kejut listrik, ada juga wilayah hanya perlu dipagar dengan kawat saja," jelasnya.
3. Cari sumber pembiayaan
Melalui realisasi infrastruktur mitigasi sepanjang 11 Km ini, Yanyan menambahkan, pemerintah daerah mengharapkan dapat meningkatkan efektivitas patroli petugas dalam pengamanan habitat. Selain aspek teknis, pembangunan ini juga dapat membangun kolaborasi solid antara pengelola kawasan dan masyarakat sekitar dalam upaya menekan frekuensi konflik.
Selain itu, Pemprov Lampung turut menekankan keseriusan seluruh pemangku kepentingan untuk mempercepat tindak lanjut rencana tersebut. Itu guna mencegah jatuhnya korban dan menjaga keseimbangan konservasi.
"Mengingat ketersediaan anggaran yang terbatas, bahkan disemua level pemerintahan, kita semua harus bisa mencari sumber pembiayaan untuk dapat membiayai batas taman nasional secara jangka panjang dan permanen dan mudah-mudahan semuanya bisa mendukung," imbuh dia.
