Minta Takedown Berita Korupsi, AJI Kecam Kasipenkum Kejati Lampung

Menyikapi permohonan ihwal penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi biaya penginapan anggaran perjalanan dinas paket meeting dalam kota dan luar kota pada Sekretariat DPRD Tanggamus tahun anggaran 2021 itu, Ketua AJI Bandar Lampung Dian Wahyu Kusuma mengecam segala bentuk penyensoran dan intervensi terhadap kerja jurnalis.

Menurutnya, kebebasan pers telah dijamin peraturan perundang-undangan Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

“Pers harus bebas dari segala bentuk intervensi dan kepentingan apapun. Sebab, pers bekerja untuk kepentingan publik. Jadi, permintaan untuk menarik berita tersebut sama dengan mengebiri hak publik,” ujarnya, Kamis (13/7/2023).

Dikatakan Dian, permintaan takedown alias menghapus pemberitaan juga dikategorikan sebagai sensor bagi pers. Itu bertentangan dengan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Pers. Ancamannya, pidana 2 tahun kurungan penjara atau denda Rp500 juta.

Pasalnya, kebebasan pers merupakan salah satu pilar utama demokrasi dan kebebasan berpendapat di Tanah Air.

"Melalui kebebasan pers, tindakan korupsi, ketidakadilan, dan pelanggaran hak asasi manusia dapat diungkap dan diperjuangkan," imbuh dia.

Dian menambahkan, kegiatan konferensi pers dan siaran pers merupakan informasi penting untuk diketahui oleh masyarakat luas. Oleh karenanya, media memiliki tanggung jawab untuk menyajikan fakta dan data di hadapan publik.

“Jika terdapat narasumber yang merasa tidak puas dengan suatu berita, mereka memiliki hak untuk memberikan hak jawab atau koreksi kepada media telah mempublikasikan berita tersebut,” tandas Dian.