Menimipas Indikasi Sipir Terlibat Love Scamming Napi di Rutan Kotabumi

Agus mengatakan, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan selama ini telah menjalankan kebijakan zero halinar atau zero handphone, pungutan liar, dan narkoba di seluruh lapas maupun rutan.

Menurutnya, para kepala lapas dan kepala rutan juga telah diminta menyediakan fasilitas Wartelsuspas atau warung telekomunikasi khusus pemasyarakatan bekerja sama dengan pihak ketiga dan dikelola koperasi.

Maka karena itu, ia menilai masih adanya temuan ratusan handphone di Rutan Kotabumi menjadi indikasi yang harus didalami lebih lanjut. “Kalau masih ada peredaran HP di sana, artinya ya tidak menutup kemungkinan itu,” kata Agus.

Agus melanjutkan, pihaknya saat ini masih menunggu hasil pemeriksaan dari Polda Lampung terhadap para warga binaan yang terlibat dalam praktik love scamming tersebut.

Dari hasil pemeriksaan itu nantinya akan diketahui modus operandi para pelaku, termasuk asal-usul barang bukti berupa handphone yang digunakan menjalankan aksi penipuan daring tersebut.

“Ini nanti sudah ada tanda-tanda dugaan pegawai yang terlibat. Ini nanti akan kita dalami secara internal, kemudian kita sinkronkan dengan hasil pemeriksaan dari Polda,” ungkapnya.

Apabila nantinya ditemukan keterlibatan pegawai pemasyarakatan, hasil pemeriksaan internal akan diserahkan kembali kepada penyidik Polda Lampung untuk diproses sesuai hukum berlaku.

Agus menegaskan, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan tidak memiliki kepentingan untuk menutupi perkara tersebut. Ia bahkan menyebut, informasi awal terkait praktik love scamming di Rutan Kotabumi justru berasal dari jajaran Ditjen Pemasyarakatan yang kemudian disampaikan langsung kepada Polda Lampung.

“Yakinlah bahwa kami tidak akan tutup-tutupi. Kalau dari awal kita mau tutup-tutupi, kita tidak akan sampaikan sama pak kapolda informasi itu,” imbuh jenderal purnawirawan polisi bintang empat tersebut.