Menikah Pakai Pakaian Adat Lampung Pepadun Harus Izin Tokoh Adat?

Terkait hal tersebut, Saidi Fendi sebagai salah satu tokoh adat tertinggi di Tulang Bawang menyayangkan beredarnya surat keputusan terkait aturan penggunaan pakaian adat Lampung tersebut. Menurutnya, masyarakat adat atau tokoh adat tidak seharusnya mengambil Kesimpulan secara umum.

Pemilik gelar adat Stan Paduka Muda itu juga menilai surat edaran tersebut tidak mencermikan masyarakat adat yang berbudi pekerti dan santun.

“Jadi, surat edaran ini tidak bisa menjadi surat rujukan yang nyata. Apakah mereka tahu ada orang Jawa dan Sunda bersaudara bahkan bekeluarga dengan orang Lampung?. Jika orang luar Lampung sudah berkeluarga dengan orang Lampung, maka orang tersebut tidak menyalahi aturan. Jadi kami di Menggala masih mempertimbangkan bahwa memang semestinya tidak perlu seperti itu. Dalam rangka cinta budaya dalam hal ini pakaian adat Lampung, sangat disayangkan dengan keputusan teman-teman yang ada di sana,” kata Saidi saat dihubungi IDN Times, Kamis (1/7/2024).

Menurut Saidi, sifat asli masyarakat adat Lampung terutama para penyimbang atau tokoh adat dalam menyikapi kemajuan yang ada seharusnya melihat bahwa Tulang Bawang bukan lagi masyarakat Lampung seutuhnya, tapi sudah berbaur dengan masyarakat luar. Sehingga, peraturan tersebut sudah tidak relevan, apalagi seakan-akan menunjukan cara berpikir orang Lampung tidak melihat bagaimana budaya Lampung ini bisa digemari dan dicintai.

“Jadi kesannya dengan nilai rupiah ini menjadi halangan untuk dicintai oleh orang luar masyarakat adat ini. Kami masih mencari cara persuasif,  karena surat itu untuk wilayah Tulang Bawang tapi yang memutuskan dalam surat itu  tidak mencakup keseluruhan terutama (kami) atau saya sendiri yang memiliki gelar adat tertinggi dari masyarakat adat Lampung yang seharusnya berhak memutuskan apa yang semestinya diambil (diputuskan),” terangnya.

Saidi juga menyayangkan isi surat edaran tersebut memakai pemikiran doktrin seolah-olah peninggalan nenek moyang dulu bahwa yang memakai tradisi adat Lampung tanpa izin apalagi orang luar Lampung dilarang dan dikenakan denda. Pihaknya mempertanyakan aturan tersebut mengacu dari mana.

Sebab menurutnya, sanksi tersebut bisa diberikan apabila ada suku lain sudah izin ingin menggunakan pakaian adat Lampung namun dalam penggunaannya salah, merusak dan mencela, itu baru bisa diambil sebuah Keputusan.

“Itu baru bisa diancam dengan denda yang sebesar-besarnya yang dihasilkan melalui masyarakat adat atau pepung adat, melalui majelis perwatin dalam mengambil Keputusan tersebut. Jadi bukan seperti bentuk surat ini lantas menjauhkan rasa cinta masyarakat luar Lampung  dari tradisi adat Lampung. Secara garis besar, acuan memang demikian tapi itu tidak bisa menjadi pedoman untuk menekankan pada masyarakat kita sekarang,” ujarnya.  

Lebih lanjut, Saidi mengatakan, untuk memberikan denda bagi pelanggar peraturan adat, tidak lahir secara otomatis, tapi harus melakukan pengkajian mendalam untuk menghukum orang dalam memakai pakaian adat tersebut. Jika tidak mencoreng dan hanya memadukan siger Lampung dengan pakaian kebaya nasional tanpa pernak-pernik adat Lampung lengkap maka itu tidak harus di denda.

“Cukup dengan izin ke siapapun penyimbang adat yang ada disitu (orang yang dituakan di kampung tersebut) itu sudah bisa berjalan. Kalau mereka berdua di luar suku Lampung juga tetap diperbolehkan memakai pakaian adat Lampung. Tapi ada pakaian adat yang tidak boleh sama sekali, namanya pakaian adat Mergo itu biasanya hanya keluar saat acara begawi adat,” jelasnya.

Salah satu perias pengantin Tulang Bawang, Kika juga menyayangkan adanya surat edaran tersebut. Menurutnya sebagai orang yang bukan suku Lampung ingin ikut serta melestarikan budaya adat Lampung. Namun, jika adat Lampung dibatasi hanya dipakai oleh orang Lampung asli saja, lama lama budaya itu akan hilang sendirinya.

“Saya si kurang setuju ya. Tapi mungkin ada niat baik dari para tokoh Lampung yang niatnya hanya biar adat Lampung tidak dibuat aneh-aneh. Seperti pakai gaun tapi pakai siger Lampung di yang membuat orang Lampung gak terima, mungkin itu salah satu alasannya,” ujarnya.

Sementara itu, salah satu Gen Z asal Tulang Bawang, Muhammad Faizzi Ardhitara menilai kebijakan dalam surat edaran tersebut bagus untuk melestarikan budaya adat Lampung. Menurutnya, dengan kebijakan ini menunjukkan untuk memakai baju adat Lampung sang pengantin yang bukan dari suku Lampung harus mengikuti proses adat, seperti musyawarah, kemudian disahkan dengan pemberian gelar dan pakaian adat oleh perwatin.

“Dengan proses adat tersebut juga menunjukkan bahwa tidak sembarang orang bisa mengenakan pakaian adat lampung, dia harus melewati serangkaian prosesi adat. Jadi lebih tahu asal usul mengenai pakaian adat Lampung dan adat istiadatnya. Secara tidak langsung juga, pengantin yang bukan dari suku Lampung secara sah dalam adat, sudah resmi menjadi bagian dari orang Lampung,” jelasnya.

Namun, Mekhanai Tulang Bawang itu tidak setuju dengan denda diberikan karena terlalu besar dan akan menjadi beban bagi MUA dan sohibul hajat. Menurutnya, sanksi denda tersebut justru membuat para MUA atau Sohibul hajat enggan menggunakan adat Lampung dan memilih menggunakan adat lain.

“Karena ada beban denda itu tadi, sehingga memberatkan MUA, dilihat dari segi bisnisnya itu merugikan,” tandasnya.