Massa Mahasiswa Geruduk DPRD Lampung, Desak Perbaikan Pendidikan!

23 Feb 2026, 16:01 WIB

Tama Wiguna

Massa Mahasiswa Geruduk DPRD Lampung, Desak Perbaikan Pendidikan!

Massa Aliansi Lampung Melawan aksi demo di Kompleks Pemprov Lampung. (IDN Times/Tama Yudha Wiguna).

Intinya Sih

Ratusan mahasiswa dari Aliansi Lampung Melawan menggelar aksi di kantor DPRD Lampung, menuntut perbaikan sistem pendidikan dan peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik.
Ketua DPRD Lampung, Ahmad Giri Akbar, berjanji akan mengawal enam tuntutan mahasiswa hingga tahap implementasi agar kebijakan pendidikan lebih berpihak pada masyarakat.
DPRD menyoroti masalah legalitas SMA Siger dan rendahnya upah guru honorer, serta berkomitmen mendorong peningkatan anggaran pendidikan tahun 2026 secara proporsional.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Bandar Lampung, IDN Times - Ratusan massa aksi tergabung dalam Aliansi Lampung Melawan menggelar aksi demontrasi di kompleks kantor Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung, Senin (23/2/2026). Massa mendesak dan menuntut perbaikan sistem pendidikan di Bumi Ruwa Jurai.

Pantauan IDN Times, massa iring-iringan sepeda motor dipimpin mobil komandon tiba di lokasi unjuk rasa sekitar pukul 11.30 WIB. Setibanya, peserta demo sempat menyampaikan sederet orasi dan aspirasi selama 45 menit.

Sebelum akhirnya, aparat kepolisian membuka barikade kawat berduri hingga massa diperbolehkan memasuki pelantaran gedung DPRD Provinsi Lampung.

1. Mahasiswa bawa enam tuntutan utama

Massa Aliansi Lampung Melawan aksi demo di Kompleks Pemprov Lampung. (IDN Times/Tama Yudha Wiguna).

Ketua BEM Universitas Lampung, Aditya Putra Bayu selaku koordinator lapangan aksi demontrasi ini menegaskan, massa membawa enam poin tuntutan krusial menjadi keresahan mahasiswa saat ini.

Enam tuntutan meliputi menjadikan pendidikan sebagai prioritas utama negara, mewujudkan pendidikan gratis tanpa syarat dan diskriminasi, menambah anggaran pendidikan secara nyata dan transparan, meningkatkan kesejahteraan guru honorer secara signifikan, dan memindahkan siswa SMA Siger Bandar Lampung ke sekolah legal dengan jaminan beasiswa, serta mendorong regulasi pajak progresif khusus untuk alokasi anggaran pendidikan.

"Ini tuntutan kami kepada pemerintah untuk dapat segera ditindaklanjuti," tegas Aditya dalam penyampaian orasinya.

2. Ketua DPRD Lampung janji kawal implementasi kebijakan

Massa Aliansi Lampung Melawan aksi demo di Kompleks Pemprov Lampung. (IDN Times/Tama Yudha Wiguna).

Aspirasi mahasiswa diterima langsung oleh Ketua DPRD Lampung, Ahmad Giri Akbar.didampingi jajaran wakil ketua dan anggota komisi terkait. Giri menegaskan, pihaknya tidak hanya sekadar menampung aspirasi, tetapi akan mengawal poin-poin tersebut hingga tahap implementasi.

"Kami DPRD sebagai fungsi pengawas akan menyampaikan dan mengawal kebijakan aspirasi teman-teman agar bisa diimplementasikan. Mudah-mudahan ini membawa kebaikan untuk Provinsi Lampung," katanya di hadapan massa aksi.

3. Nasib SMA Siger dan kesejahteraan guru honorer jadi sorotan

Massa Aliansi Lampung Melawan aksi demo di Kompleks Pemprov Lampung. (IDN Times/Tama Yudha Wiguna).

Ketua Komisi V DPRD Lampung, Yanuar Irawan menambahkan, pihaknya memberikan perhatian khusus pada kasus SMA Siger disebut tidak memiliki legalitas formal. Ia meminta Dinas Pendidikan segera mencari solusi, agar siswa tidak menjadi korban.

Selain itu, ia juga menyentil upah guru honorer di Lampung tergolong amat miris yang berada di angka Rp200 ribu per bulan. Ia berkomitmen akan mendorong peningkatan anggaran pendidikan 2026, untuk lebih proporsional.

"Anggaran pendidikan memang masih dalam pembahasan untuk tahun 2026. Kami akan terus mendorong, agar lebih seimbang dengan sektor lain demi meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Lampung," imbuh politisi PDI Perjuangan tersebut.