Mahasiswa Lampung Bakar Ban dan Tabur Bunga, Serukan Enam Tuntutan

15 Jun 2026, 14:33 WIB

Tama Wiguna

News

Channel

Add as Preferred source

Mahasiswa Lampung Bakar Ban dan Tabur Bunga, Serukan Enam Tuntutan

Massa mahasiswa menggelar aksi "Lampung Tarik Mandat" di Kompleks Pemprov Lampung, Senin (15/6/2026). (IDN Times/Tama Yudha Wiguna).

Intinya Sih

Ratusan mahasiswa Lampung menggelar aksi 'Lampung Tarik Mandat' di kantor DPRD Provinsi dengan membakar ban dan menabur bunga sebagai simbol protes terhadap kebijakan pemerintah.
Mereka menuntut pendidikan gratis, ilmiah, dan demokratis, serta mendesak pemerintah menekan harga kebutuhan pokok dan BBM agar lebih berpihak pada rakyat.
Massa juga meminta penghentian program MBG dan Koperasi Desa Merah Putih, revisi UU Polri, penerapan pajak kekayaan, serta penegakan HAM secara konsisten.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Bandar Lampung, IDN Times - Aksi demonstrasi bertajuk "Lampung Tarik Mandat" melibatkan ratusan massa mahasiswa di kompleks Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung diwarnai pembakaran ban dan tabur bunga, Senin (15/6/2026).

Pantauan IDN Times, asap hitam dari dua ban bekas yang dibakar tampak mengepul di area kantor DPRD Provinsi Lampung, aksi ini disebut sebagai simbol protes terhadap berbagai kebijakan pemerintah dinilai tidak berpihak kepada rakyat.

Massa aksi berhasil memasuki halaman gedung DPRD Lampung itu secara bergantian menyampaikan orasi. Mereka membawa sejumlah tuntutan mulai dari sektor pendidikan, ekonomi, hingga isu hak asasi manusia (HAM).

1. Mahasiswa minta pendidikan jadi prioritas nasional

Massa mahasiswa menggelar aksi "Lampung Tarik Mandat" di Kompleks Pemprov Lampung, Senin (15/6/2026). (IDN Times/Tama Yudha Wiguna).

Ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) Universitas Lampung, Karno mengatakan, pendidikan harus menjadi program prioritas nasional dengan konsep yang gratis, ilmiah, dan demokratis.

Menurutnya, Indonesia tengah menghadapi bonus demografi sehingga sektor pendidikan tidak boleh diabaikan, termasuk dari kebijakan pemotongan anggaran.

"Jadikan pendidikan sebagai program prioritas. Wujudkan pendidikan gratis, ilmiah, dan demokratis. Pendidikan merupakan hal yang sangat urgen dan tidak boleh dikesampingkan," ujar Karno dalam orasinya.

2. Soroti harga kebutuhan pokok dan BBM

Massa mahasiswa menggelar aksi "Lampung Tarik Mandat" di Kompleks Pemprov Lampung, Senin (15/6/2026). (IDN Times/Tama Yudha Wiguna).

Selain pendidikan, mahasiswa juga menyoroti tingginya harga bahan pokok dan bahan bakar minyak (BBM). Mereka mendesak pemerintah mengambil langkah konkret untuk menekan harga kebutuhan masyarakat.

Karno menilai, pemerintah perlu lebih terbuka kepada publik terkait potensi kenaikan harga BBM yang dipengaruhi kondisi geopolitik global.

"Kalau memang kondisi geopolitik dunia berpotensi menyebabkan kenaikan harga BBM, seharusnya disampaikan secara jujur kepada masyarakat dan disiapkan langkah antisipasinya," katanya.

3. Desak penghentian program MBG dan Koperasi Desa Merah Putih

Massa mahasiswa menggelar aksi "Lampung Tarik Mandat" di Kompleks Pemprov Lampung, Senin (15/6/2026). (IDN Times/Tama Yudha Wiguna).

Dalam aksi tersebut, massa juga meminta pemerintah menghentikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan program Koperasi Desa Merah Putih. Mereka menilai kedua program tersebut menyerap anggaran negara dalam jumlah besar.

Menurut Karno, pemerintah perlu mengevaluasi penggunaan anggaran agar lebih tepat sasaran dan menyentuh kebutuhan mendesak masyarakat. Mahasiswa turut mendesak pemerintah dan DPR untuk merevisi Undang-Undang Polri, serta menghentikan praktik militerisme di ruang sipil.

"Tuntutan ini bukan isu baru karena telah berulang kali disuarakan dalam berbagai aksi demonstrasi. Namun, hingga kini dinilai belum mendapatkan respons yang memadai," ucapnya.

4. Dorong pajak kekayaan dan penegakan HAM

Massa mahasiswa menggelar aksi "Lampung Tarik Mandat" di Kompleks Pemprov Lampung, Senin (15/6/2026). (IDN Times/Tama Yudha Wiguna).

Selain empat tuntutan utama tersebut, Karno menambahkan, massa aksi juga mendorong penerapan regulasi pajak kekayaan sebagai upaya menciptakan keadilan ekonomi.

Menurutnya, massa juga menuntut pemerintah mewujudkan penegakan hak asasi manusia (HAM) secara konsisten dan menyeluruh.

"Keenam poin tersebut kami susun berdasarkan tingkat urgensinya. Kami berharap pemerintah benar-benar mendengar dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat yang kami sampaikan hari ini," imbuhnya.