Bandar Lampung, IDN Times - KPU Provinsi Lampung mengerahkan tim divisi hukum ke KPU Kota Metro. Itu guna menindaklanjuti dan mempelajari putusan perkara pidana pemilihan Calon Wakil Wali Kota (Cawawalkot) Metro nomor urut 2, Qomaru Zaman.
"Divisi hukum sudah supervisi ke KPU Kota Metro, tinggal kita pelajari putusannya," ujar Ketua KPU Provinsi Lampung, Erwan Bustami dikonfirmasi, Senin (11/11/2024).
Erwan mengatakan, kegiatan supervisi tersebut ditujukan memastikan langkah KPU Kota Metro agar menyikapi dan menangani putusan pidana denda Rp6 juta subsider 1 bulan penjara itu sesuai prosedur.
"Keputusan ada di Kota Metro, KPU provinsi hanya memastikan langkah-langkah yang di ambil kota Metro itu tidak ada kesalahan prosedur, lagi kita pelajari," ucapnya.
Erwan menyebut, belum menerima laporan dari hasil kegiatan supervisi tersebut. "Belum (ada laporan), tapi divisi sudah kesana, sebab inkracht juga baru kemarin (Jumat, 8 September 2024)," tambah dia.
Disinggung ihwal kemungkinan putusan pengadilan ini berkaitan pelanggaran administratif dan bakal mempengaruhi pencalonan Qomaru Zaman, Erwan belum bisa berkomentar banyak, lantaran pihaknya masih mengkaji dan mempelajari putusan.
"Masih kita pelajari, nanti hasilnya akan kita sampaikan," ucapnya.
Dalam perkara ini, Cawawalkot Metro Qomaru Zaman dinyatakan majelis hakim Pengadilan Negeri Kota Metro terdakwa bersalah dalam kasus pelanggaran pidana pemilihan dan divonis hukuman pidana denda Rp6 juta subsider 1 bulan penjara.
Terpidana Qomaru Zaman dinilai memanfaatkan jabatan sebagai wali wali kota Metro untuk berkampanye menggunakan fasilitas negara, dengan mengajak masyarakat kembali memilihnya bersama sang Wali Kota Wahdi dalam kontestasi Pilwalkot Metro 2024.