KPU Lampung Selatan menetapkan 805.283 pemilih triwulan III 2025
Pembaruan data dilakukan dengan coklit terbatas dan penyesuaian data pemilih
Data yang ditetapkan menjadi pijakan penting untuk mempersiapkan tahapan Pemilu mendatang
Bandar Lampung, IDN Times – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lampung Selatan resmi menetapkan jumlah Daftar Pemilih Berkelanjutan (DPB) Triwulan III Tahun 2025 sebanyak 805.283 jiwa. Penetapan ini dilakukan dalam Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) yang digelar di Aula Kantor KPU Lampung Selatan.
Ketua KPU Lampung Selatan, Rama Guntara, menjelaskan kegiatan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan merupakan agenda rutin setiap triwulan.
Rama mengatakan, langkah ini dilakukan untuk memastikan data pemilih yang dimiliki KPU tetap akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini didasari oleh daftar pemilih tetap terakhir, serta data dari BPJS, BPS, dan Disdukcapil. Kami juga melakukan coklit terbatas atau coktas dengan turun langsung ke lapangan, sehingga hari ini hasilnya bisa kita pleno-kan,” ujar Rama, Senin (6/10/2025).
Dalam proses pemutakhiran tersebut, Rama mengatakan, KPU melakukan pembaruan menyesuaikan data masyarakat yang sudah meninggal dunia, pindah domisili, maupun perubahan status pemilih. Di sisi lain, penambahan juga dilakukan bagi warga yang telah berusia 17 tahun dan sudah melakukan perekaman e-KTP.
"Berdasarkan hasil rekapitulasi dari 17 kecamatan dan 260 desa/kelurahan, jumlah pemilih terdiri dari 406.762 pemilih laki-laki dan 398.521 pemilih perempuan," ujarnya.
Rapat pleno terbuka itu turut dihadiri oleh sejumlah pihak lintas sektoral, mulai dari perwakilan Kodim 0421/LS, Polres Lampung Selatan, Bawaslu, Kepala Badan Kesbangpol, Sekretaris Disdukcapil, hingga perwakilan Dinas PMD.
Rama menegaskan, data yang ditetapkan ini menjadi pijakan penting dalam mempersiapkan tahapan Pemilu mendatang agar hak pilih seluruh warga benar-benar terakomodasi dengan baik.
“Kami memastikan bahwa setiap warga yang berhak memilih dapat terdata dengan benar. Ini bukan hanya angka, tetapi juga bentuk tanggung jawab kami untuk menjamin hak konstitusional masyarakat,” tandasnya.