KPK Dorong Desa Hanura jadi Contoh Desa Anti Korupsi di Lampung

08 Mei 2024, 11:26 WIB

Bimtek Perluasan Desa Antikorupsi pada Pemerintah Provinsi Lampung oleh KPK RI Tahun 2024 bertempat di Gedung Pusiban, Selasa (07/05/2024). (Dok. Pemprov Lampung).

Intinya sih...

KPK mendorong Desa Hanura sebagai desa anti korupsi percontohan di Provinsi Lampung.
Kedepannya, KPK berharap lebih banyak desa di Lampung dapat menjadi desa anti korupsi dalam 3-5 tahun mendatang.
Pemerintah daerah menyambut baik bimbingan teknis KPK untuk peningkatan kompetensi aparatur desa dalam program percontohan desa anti korupsi di Lampung.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Bandar Lampung, IDN Times - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI mendorong Desa Hanura, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran sebagai desa anti korupsi bisa menjadi percontohan bagi desa-desa lain di Provinsi Lampung.

Desa Hanura diketahui adalah salah satu dari 10 desa anti korupsi dibentuk KPK pada 2022. Peluncuran Desa Antikorupsi 2022 kala itu mengusung tema ‘Berawal dari Desa Kita Wujudkan Indonesia Bebas dari Korupsi’.

"Terimakasih bahwa di Lampung ini sudah terpilih di tahun 2022, 1 desa mewakili Provinsi Lampung yaitu Desa Hanura yang kadesnya adalah bapak Rio Remota. Beliau kami harapkan dapat menjadi desa yang akan menjadi obor untuk 13 desa sudah ditetapkan oleh pak gubernur Provinsi Lampung untuk menjadi desa anti korupsi," ujar Plh Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK RI, Fries Mount Wongso saat berkunjung ke Pemprov Lampung, Selasa (7/5/2024).

1. Desa-desa di Lampung diharapkan ikut menjadi desa anti korupsi

Bimtek Perluasan Desa Antikorupsi pada Pemerintah Provinsi Lampung oleh KPK RI Tahun 2024 bertempat di Gedung Pusiban, Selasa (07/05/2024). (Dok. Pemprov Lampung).

Fries menyampaikan, KPK RI berharap ke depan bukan hanya 13 desa saja, melainkan dapat diikuti desa-desa lain ada di Provinsi Lampung dalam kurun waktu 3-5 tahun mendatang juga menjadi desa anti korupsi.

Oleh karenanya, desa-desa yang nanti akan ditetapkan menjadi desa anti korupsi tersebut dapat menjadi contoh bagi desa-desa lain.

"Kita harapkan 13 desa yang nanti akan menjadi desa anti korupsi yang telah ditetapkan oleh provinsi menjadi contoh," jelasnya.

2. Aparatur bersiap implementasikan desa anti korupsi

Bimtek Perluasan Desa Antikorupsi pada Pemerintah Provinsi Lampung oleh KPK RI Tahun 2024 bertempat di Gedung Pusiban, Selasa (07/05/2024). (Dok. Pemprov Lampung).

Terkait pesan tersebut, Kepala Desa Berasan Makmur di Kecamatan.Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji, Sri Wahyuni menyampaikan, pihaknya mengimplementasikan dalam struktur pemerintahan desa sesuai dengan regulasi-regulasi aturan berlaku.

"Tentu harapannya nanti untuk ke depannya mudah-mudahan desa-desa yang lain yang belum ke sini, nanti akan bisa menjadi desa percontohan atau desa Antikorupsi juga," katanya.

3. Upaya implementasi dan sinergi program-program pemerintah

Bimtek Perluasan Desa Antikorupsi pada Pemerintah Provinsi Lampung oleh KPK RI Tahun 2024 bertempat di Gedung Pusiban, Selasa (07/05/2024). (Dok. Pemprov Lampung).

Inspektur Provinsi Lampung, Fredy mengatakan, pemerintah daerah menyambut baik atas terselenggaranya bimbingan teknis KPK, sebagai bagian dari upaya peningkatan kompetensi aparatur desa dalam program percontohan desa anti korupsi di Lampung.

Ia menegaskan, program desa anti korupsi bukanlah suatu aplikasi maupun membangun sistem baru, melainkan upaya implementasi dan sinergi terhadap program-program pemerintah dengan perlibatan peran.serta masyarakat mendukung pembangunan desa bebas dari korupsi.

"Saya yakin dan percaya, aksi pencegahan korupsi akan berjalan dengan iptimal manakala kita semua secara bersama-sama dan bahu- membahu, serta berkomitmen dalam mendukung dan melaksanakan berbagai program pencegahan korupsi sesuai bidang tugas dan tanggung jawab masing-masing," tandasnya.