Korupsi Proyek Jembatan Ratusan Juta, Eks Cabup Pesisir Barat Ditahan

Dalam persangkaan kasus tindak pidana korupsi ini, Zenericho menjelaskan, Aria Lukita bertindak sebagai rekanan pihak swasta mengerjakan proyek tersebut. Mantan kader Partai Demokrat itu diketahui meminjam CV ES, guna mengikuti tender proyek pekerjaan peningkatan Jembatan Way Batu.

Kemudian tersangka membuka rekening perusahaan, dengan tujuan agar setiap pencairan pekerjaan dapat dilakukan melalui stafnya. Lalu memerintahkan staf tersebut menandatangani seluruh berkas, mulai dari surat perjanjian kontrak kerja, hingga proses pencairan atas nama CV ES.

"Setelah pekerjaan dilaksanakan tersangka melapor dengan membuat berita acara, bila seluruh pekerjaan peningkatan jalan/Jembatan Way Batu itu sudah terlaksana 100 persen. Sehingga terjadilah serah terima hasil pekerjaan diiringi dengan pencairan dana proyek," terang Kasi Intelijen.

Lebih lanjut seiring berjalannya waktu dan dilakukan pemeriksaan lapangan oleh Tim Ahli Teknik dari Fakultas Universitas Lampung (Unila), diketahui terdapat beberapa item pekerjaan tidak sesuai dengan kontrak yaitu, hingga terdapat kekurangan volume pekerjaan.

Misalnya, terjadi pada lataston lapis pondasi, lapis pondasi agregat kelas A, kelas B, hingga beton K-350 struktur bangunan atas. Selain itu, Badan Pengawas Keuangan dan pembangunan (BPKP) Perwakilan Lampung juga mendapat potensi kerugian keuangan negara pada pekerja proyek tersebut.

"Dari hasil audit BPKP Perwakilan Lampung pada 28 Desember 2021, besaran kerugian keuangan negara total kurang lebih mencapai 339 juta rupiah," ungkap Zenericho.

Kasi Intelijen menegaskan, tersangka Aria Lukita Budiman didakwa melanggar Pasal Primair Pasal 2 Ayat (1) Jo 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor, sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana Subsider Pasal 3 Jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 21 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP.

"Status penganan perkara sudah tahap II, penyerahan tersangka dan barang bukti juga berjalan lancar serta kondusif dengan dilakukan pengamanan secara terbuka dan tertutup," tandas Zenericho.