Bandar Lampung, IDN Times - Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung mengeksekusi pembayaran uang pengganti senilai Rp7,8 miliar dalam perkara korupsi proyek pembangunan Jalan Tol Terbanggi Besar–Pematang Panggang–Kayu Agung (Terpeka).
Eksekusi dilakukan setelah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Tjk atas nama terpidana Tujuanta Ginting berkekuatan hukum tetap atau inkracht sejak 25 Februari 2026.
Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Lampung, Budi Nugraha mengatakan, pelaksanaan eksekusi dilakukan oleh jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Mesuji.
"Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Mesuji telah melaksanakan eksekusi uang pengganti sesuai bunyi amar putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap," katanya dalam konferensi pers di Gedung Kejati Lampung, Kamis (16/4/2026).
Menurut Budi, perkara tersebut berasal dari hasil penyidikan penyidik tindak pidana korupsi pada Bidang Tindak Pidana Khusus Kejati Lampung.
Budi menjelaskan, uang pengganti itu berasal dari perkara korupsi kegiatan pembangunan Jalan Tol Terpeka pada STA 100+200 hingga STA 112+200 untuk tahun anggaran 2017 sampai 2019.
Terpidana dalam perkara tersebut, Tujuanta Ginting, dijatuhi kewajiban membayar uang pengganti sebagai bagian dari upaya pemulihan kerugian negara.
"Perkara tersebut merupakan hasil penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Tipikor pada Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Lampung," ujarnya.
Proses pengembalian kerugian negara dilakukan melalui mekanisme pemindahbukuan dari Rekening Pemerintah Lainnya (RPL) Kejari Mesuji ke rekening PT Waskita Karya (Persero) Tbk.
Adapun jumlah uang yang dipindahbukukan sebesar Rp7.811.514.114.
"Dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Pemerintah Lainnya Kejaksaan Negeri Mesuji ke rekening PT Waskita Karya (Persero) Tbk senilai Rp7.811.514.114," jelasnya.
Budi menegaskan, Kejati Lampung berkomitmen menuntaskan perkara korupsi secara objektif, profesional, dan akuntabel, sekaligus memaksimalkan pengembalian kerugian negara.
"Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara dilakukan demi kemakmuran rakyat, khususnya masyarakat Provinsi Lampung," tegasnya.