Jamintel Instruksikan Kajari di Lampung 'Plototi' Penggunaan Dana Desa

Reda menjelaskan, seluruh aset dibangun dalam program Koperasi Merah Putih nantinya akan menjadi aset milik desa. Oleh karena itu, kejaksaan berperan memastikan aset tersebut tercatat dan terjaga status kepemilikannya.

“Catatan aset itu akan kami input dalam sistem aplikasi Jaga Desa yang sudah terkoneksi dengan sistem keuangan desa, sistem koperasi (Siskomdes), monitoring and evaluation dana desa (monev-DD), serta sistem PT Pupuk Indonesia,” terangnya.

Melalui aplikasi tersebut, kejaksaan dapat memantau secara langsung bukti pertanggungjawaban penggunaan dana desa. Maka para kajari di setiap wilayah diminta benar-benar meneliti keabsahan laporan keuangan yang diunggah ke sistem.

“Jangan sampai pertanggungjawaban hanya bersifat administratif. Kajari wajib memastikan bahwa proyek benar-benar dilaksanakan di lapangan, bukan hanya di atas kertas,” tegasnya.

Berdasarkan catatan kejaksaan, Reda mengungkapkan, tren kepala desa terjerat kasus korupsi dana desa terus meningkat dalam tiga tahun terakhir. Pada 2023 terdapat 187 kepala desa, kemudian naik menjadi 225 kepala desa pada 2024 atau meningkat 47,6 persen. Hingga September 2025, jumlahnya melonjak tajam menjadi 459 kepala desa, naik lebih dari 100 persen dibandingkan 2023.

“Kalau harga emas naik itu bagus, tapi ini yang naik jumlah kepala desa masuk penjara. Karena itu kami ingin menekan angka ini,” ucapnya.

Melalui sistem pengawasan dan pendampingan intensif, kejaksaan menargetkan jumlah kepala desa terjerat kasus korupsi bisa turun setengahnya pada 2026. "Dari 459 kepala desa di 2025 ini, kami harapan targetkan minal setengahnya. Itulah kepentingan Kejaksaan di sini dengan menerapkan aplikasi Jaga Desa, supaya kepala desa yang terjerat bisa menurun," lanjut dia.

Reda menegaskan, pendekatan kejaksaan dalam penanganan masalah dana desa bukan untuk mengkriminalisasi aparat desa. Oleh karena itu, kajari di Lampung diminta lebih mengedepankan solusi dan upaya pemulihan kerugian negara melalui koordinasi dengan inspektorat daerah.

“Kalau ada masalah, jangan langsung dipidana. Coba dulu diselesaikan dengan Inspektorat. Kalau tidak ada titik temu baru bisa masuk ranah hukum,” katanya.

Menurutnya, orientasi utama kejaksaan adalah pemulihan keuangan desa dan penataan sistem pengelolaan dana publik agar lebih transparan dan akuntabel. “Tujuannya bukan memenjarakan kepala desa, tetapi menata agar sistem keuangan desa lebih baik. Apalagi nanti dengan hadirnya koperasi Merah Putih, tanggung jawab mereka akan semakin besar,” imbuh Jamintel.