Duo Garong Korupsi Proyek Jalan Lampung Utara Dituntut 8 Tahun Penjara

31 Mei 2024, 18:33 WIB

Tama Wiguna

News

Channel

Add as Preferred source

Duo Garong Korupsi Proyek Jalan Lampung Utara Dituntut 8 Tahun Penjara

ilustrasi hakim mengetuk palu (pexels.com/KATRIN BOLOVTSOVA)

Intinya Sih

Dua terdakwa kasus korupsi pengkondisian lelang pekerjaan peningkatan jalan di Kabupaten Lampung Utara dituntut jaksa penuntut umum (JPU) Kejati Lampung pidana penjara 8 tahun dan denda sebesar Rp300 juta subsider kurangan 6 bulan.
YS selaku PNS dan DA sebagai kontraktor bertanggung jawab atas tindak pidana korupsi dalam kegiatan peningkatan Jalan Desa Sukamaju – Simpang Tatakarya dan peningkatan Jalan Desa Isorejo – Bandar Agung di lingkungan Dinas PUPR Lampung Utara tahun anggaran 2019.
Tersangka YS dan DA dikondisikan pelaksanaan proses

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Bandar Lampung, IDN Times - Dua terdakwa kasus korupsi pengkondisian lelang pekerjaan peningkatan jalan di Kabupaten Lampung Utara dituntut jaksa penuntut umum (JPU) Kejati Lampung pidana penjara 8 tahun dan denda sebesar Rp300 juta subsider kurangan 6 bulan.

Kedua terdakwa YS selaku PNS dan DA sebagai kontraktor di kabupaten setempat bertanggung jawab atas perkara tindak pidana korupsi dalam kegiatan peningkatan Jalan Desa Sukamaju – Simpang Tatakarya dan peningkatan Jalan Desa Isorejo – Bandar Agung di lingkungan Dinas PUPR Lampung Utara tahun anggaran 2019.

"Tim JPU Kejati Lampung dalam Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Tanjungkarang telah membacakan tuntutannya kepada terdakwa YS dan DA atas perkara tindak pidana korupsi di lingkungan Dinas PUPR Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2019," ujar Kasipenkum Kejati Lampung, Ricky Ramadhan dikonfirmasi, Jumat (31/5/2024).

1. Kontraktor dikenakan pidana uang pengganti Rp150 juta

Kasi Penkum Kejati Lampung, Ricky Ramadhan (kanan). (Dok. Kejati Lampung).

Dalam tuntutan ini, Ricky mengungkapkan, terdakwa YS terbukti secara sah dan bersalah melakukan korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 Jo. UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP.

PNS Lampung Utara ini dituntut pidana penjara selama 8 tahun dikurangi masa penahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, serta menjatuhkan pidana denda Rp300 juta subsidiair pidana kurungan selama 6 bulan.

Kemudian terdakwa DA dituntut terbukti secara sah dan bersalah korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 Jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP.

"DA dituntut pidana berupa pidana penjara selama 8 tahun dikurangi masa penahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, serta menjatuhkan pidana denda Rp300 juta subsidiair pidana 6 bulan dan menjatuhkan pidana tambahan pembayaran uang pengganti Rp170 juta," ungkapnya.

2. Kedua pekerjaan peningkatan jalan masing-masing senilai Rp3 miliar

Ilustrasi korupsi (IDN Times/Aditya Pratama)

Ricky mengungkapkan, Kejati Lampung menerima tersangka YS dan DA serta barang bukti atas perkara ini dari Penyidik Polda Lampung pada 25 Januari 2024. Kegiatan peningkatan dua jalan ini terjadi pada tahun anggaran 2019 yang dilaksanakan melalui Tender LPSE Lampung Utara.

Pada praktiknya, pelaksanaan kegiatan ini panitia lelang masih dalam peralihan, sehingga setelah akan melelangkan kegiatan ternyata waktu kegiatan dana DAK sangat mepet dikarenakan menggunakan batas waktu. Pasalnya, bila tidak segera digunakan dana tersebut akan ditarik kembali, hingga keputusan dari panitia lelang harus dengan metode tender cepat agar waktu digunakan lebih efektif.

"Kegiatan peningkatan Jalan Sukamaju – Sp. Tatakarya dengan nilai kontrak sebesar Rp3.356.484.000, dan pekerjaan Jalan Isorejo – Bandar Agung dengan nilai kontrak seebsar Rp3.477.371.000," terangnya.

3. Rugikan negara Rp2,08 miliar

Ilustrasi suap dan korupsi (IDN Times/Mardya Shakti)

Dengan desakan waktu tersebut, Ricky melanjutkan, pelaksanaan proses lelang kegiatan dikondisikan oleh tersangka YS dan DA, agar memenangkan salah satu perusahaan yang telah dikondisikan para tersangka.

Kemudian perusahaan pemenang lelang melaksanakan pekerjaan tersebut, akan tetapi setelah dilakukan pengujian terhadap fisik di kedua pekerjaan oleh Tim Ahli Teknik dari Universitas Lampung, didapati bahwa pekerjaan tidak sesuai dengan spesifikasi baik volume maupun teknis pekerjaan dalam kontrak.

"Akibat dari penyimpangan tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp2.089.752.153,31," tandas Kasipenkum.