DPRD Balam Minta Pemkot Transparan Penempatan Siswa Belum Lolos SPMB

Asroni menyebut, persoalan utama dalam pelaksanaan SPMB tahun ini adalah keterbatasan daya tampung di sejumlah SMP Negeri favorit. Akibatnya, banyak calon siswa tidak diterima di sekolah yang berada dekat dengan domisilinya.

Karena itu, Komisi IV DPRD Kota Bandar Lampung meminta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan segera mempublikasikan jumlah siswa yang belum tertampung, sisa kuota di tiap sekolah, hingga mekanisme penempatan ke sekolah alternatif.

Menurutnya, keterbukaan data penting untuk mencegah munculnya dugaan perlakuan tidak adil dalam proses penempatan siswa.

“Masyarakat harus tahu sekolah mana yang masih tersedia kuotanya dan bagaimana penentuan penempatannya,” ujar Asroni.

Selain transparansi, Asroni juga meminta pemerintah mempertimbangkan faktor jarak tempuh, akses transportasi, dan kondisi ekonomi keluarga saat menentukan sekolah pengganti bagi siswa.

Ia mengingatkan, jangan sampai kebijakan tersebut justru membebani orang tua karena anak harus bersekolah terlalu jauh dari rumah.

“Prinsip pemerataan akses pendidikan harus tetap menjadi perhatian. Jangan sampai ada anak kesulitan sekolah karena lokasi sekolah terlalu jauh,” jelasnya.

Komisi IV DPRD Kota Bandar Lampung, lanjut Asroni, akan mengawasi pelaksanaan kebijakan penempatan siswa pasca-SPMB agar seluruh anak tetap memperoleh hak pendidikan secara merata.

Ia juga menilai persoalan membludaknya pendaftar di sekolah favorit harus menjadi evaluasi jangka panjang bagi pemerintah daerah.

Menurutnya, langkah strategis seperti pemerataan kualitas pendidikan, penambahan ruang kelas baru, hingga penataan distribusi guru perlu dilakukan agar kualitas pendidikan tidak terpusat di sekolah tertentu saja.

“Setiap tahun persoalan daya tampung terus muncul. Pemerataan mutu pendidikan harus menjadi prioritas agar semua SMP Negeri dipandang memiliki kualitas yang sama baiknya,” tutur Asroni.