Didiskualifikasi Bawaslu Pelanggaran TSM, Eva Dwiana: Ini Cobaan

Kuasa hukum Paslon 03 Eva Dwiana-Deddy Amrullah, Muhammad Yunus, menjelaskan, pihaknya merasa keberatan dengan putusan dari Bawaslu. Alasannya, putusan tersebut hampir tidak ada satupun dalil yang pihaknya ajukan baik dari saksi dan bukti, dan saksi ahli, serta keterangan Bawaslu kota menjadi pertimbangan Bawaslu provinsi. 

"Keterangan pemkot tidak menjadi pertimbangan. Subjek dari perkara ini adalah paslon, malah justru yang jadi terlapor adalah pihak lain. Subjek hukumnya bermasalah, karena kalau pihak lain yang melakukan itu adalah ranah Gakkumdu untuk membuktikan, jejak digitalnya ada, sidang live, silakan ditonton," ujarnya.

Yunus menambahkan, kuasa hukum  akan menunggu respons KPU. Itu terkait, apakah putusan sidang Bawaslu provinsi dilaksanakan atau tidak.

Keputusan sidang ada tiga. Pertama, menyatakan terlapor terbukti melakukan TSM. Kedua, menyatakan membatalkan pencalonan dan terakhir, memerintahkan KPU Bandar Lampung membatalkan hasil pleno rekapitulasi suara yang memenangkan paslon nomor 03.

Calon wali kota nomor urut 02, Yusuf Kohar, bersyukur terkait keputusan Bawaslu Lampung yang mengabulkan tuntutan diskualifikasi terhadap kemenangan paslon 03 Eva Dwiana-Deddy Amrullah pada Pilwali Bandar Lampung 2020.

"Sejak awal, saya optimistis bisa membuktikan keterlibatan PNS dan penggunaan APBD Lampung atas kemenangan paslon 03," jelas pria yang menjabat wakil wali kota Bandar Lampung ini dilansir dari RMOLLampung, Rabu (6/1/2021).

Kohar, sapaan akrabnya meminta doa restu warga Bandar Lampung menghadapi kemungkinan banding pihak paslon 03 ke Mahkamah Agung dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Ia meyakini, kebenaran yang akhirnya memenangkan proses suksesi pemilihan kepemimpinan di Kota Tapis Berseri. 

Calon wali kota Bandar Lampung nomor urut 01, Rycko Menoza, menyatakan,  majelis sidang sengketa penanganan pelanggaran administrasi TSM Pilwali Bandar Lampung dapat bertanggung jawab terkait putusan mendiskualifikasi Paslon 03 Eva-Deddy. 

Menurutnya putusan persidangan merupakan hal paling serius proses upaya hukum. Harapannya, putusan tersebut tidak merugikan masyarakat dan menjadi pembelajaran semua pihak.

"Saya telah legawa belum terpilih (wali kota). Siapapun yang akan memimpin mudah-mudahan Bandar Lampung akan lebih baik ke depannya," harap Rycko.

Komisioner KPU Provinsi Lampung Divisi Hukum, M Tio Aliansyah, mengatakan, menunggu salinan putusan laporan pelanggaran administrasi pemilihan TSM yang dibacakan dalam persidangan. Pihaknya belum menerima salinan putusan tersebut. 

Berdasarkan pasal 46 PKPU Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pencalonan Pemilihan Pilkada Serentak 2020 paling lambat salinan putusan diterima satu hari setelah putusan dibacakan.