Diciduk KPK, Itong dan Kontroversinya Saat Jadi Hakim di Lampung

Rekam jejak Itong selama bertugas di Provinsi Lampung, sebagai Hakim PN Tanjungkarang diketahui sempat mengundang perhatian publik. Itu tepatnya saat mengadili perkara korupsi dua kepala daerah yaitu, eks Bupati Lampung Timur, Satono dan eks Bupati Lampung Tengah, Andy Achmad Sampurna Jaya.

Pada 2011, Itong sempat memvonis bebas Satono dan Andy Achmad di pengadilan tingkat pertama. Meski pada kasasi, Satono kemudian divonis 15 tahun pidana penjara dan Andy Achmad 12 tahun pidana penjara.

Terkait putusan kontroversial tersebut, Itong sempat diperiksa Mahkamah Agung dan terbukti melanggar kode etik. Sedangkan dua hakim lainnya dinyatakan tidak bersalah.

Berkat keputusan vonis itu, alhasil Itong harus menerima skors dan dipindahkan ke Pengadilan Tinggi (PT) Bengkulu.

Menurut MA, Itong terbukti telah melanggar Keputusan Ketua MA Nomor 215/KMA/SK/XII/2007, tentang Petunjuk Pelaksanaan Pedoman Perilaku Hakim, serta diputus ikut terbukti melanggar Pasal 4 ayat 13.

Sebagimana tertera dalam pasal tersebut, Hakim berkewajiban mengetahui dan mendalami serta melaksanakan tugas pokok sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Khususnya hukum acara, agar dapat menerapkan hukum secara benar dan dapat memenuhi rasa keadilan bagi setiap pencari keadilan.

Usai menjalani hukuman skorsing, Itong diketahui kembali melanjutkan kariernya bertugas di PN Bandung dan PN Surabaya. Sebelum akhirnya, terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT) KPK RI.

Berdasarkan e-LHKPN diketahui Itong terakhir melaporkan harta kekayaan kepada negara pada 31 Desember 2020. Sang Hakim tercatat mempunyai tanah dan bangunan total senilai Rp1.030.000.000, aset itu tersebar di Surakarta dan Boyolali.

Selain itu, Itong juga mempunyai harga bergerak berupa mobil Toyota Innova 2017 seharga Rp160 juta dan kas setara Rp 962.042.499, sehingga total kekayaan Itong Isnaeni menyentuh Rp2.174.542.499.