Desa dan Kelurahan di Lampung Sadar Hukum Baru 5 Persen

Sorta mengatakan, update terkini pembentukan desa/kelurahan sadar hukum di Lampung, sebanyak 92 desa/kelurahan  dari 14 kabupaten/kota segera diresmikan. Dari total tersebut, 60 desa/kelurahan merupakan hasil dari pembentukan dan pembinaan desa/kelurahan sadar hukum sejak 2022 dan 32 desa/kelurahan merupakan hasil dari pembentukan dan pembinaan sejak 2023.

Menurutnya, 92 desa/kelurahan ini telah memenuhi persyaratan penilaian empat dimensi yaitu dimensi akses informasi, dimensi akses implementasi hukum, dimensi akses keadilan, dan dimensi akses demokrasi dan regulasi. Selain itu desa/kelurahan ini telah melalui berbagai tahapan pembentukan, pembinaan dan penilain desa sadar hukum.

Kakanwil Kemenkumham Lampung menjelaskan, penyuluh hukum dari Kementerian Hukum dan HAM Lampung bersama perwakilan dari pemerintah daerah, Aparat Penegak Hukum (APH) dan organisasi bantuan hukum telah melaksanakan penyuluhan hukum kepada masyarakat desa/kelurahan baik langsung maupun tidak langsung. Penyuluhan hukum meliputi berbagai isu hukum seperti perlindungan anak, pencegahan KDRT, dan bahaya penyalahgunaan narkoba.

Selain itu, Kementerian Hukum dan HAM juga ikut mendorong peran kepala desa/lurah sebagai paralegal dalam penyelesaian konflik di wilayahnya. Tercatat, hingga Juni 2024, 12 kepala desa/lurah di Provinsi Lampung memperoleh predikat Non-Litigation Peace Maker.

Bahkan, satu kepala desa masuk kategori Top 10 yakni kategori 10 peserta Paralegal Academy terbaik. Capaian ini merupakan hasil dari kolaborasi dan kerjasama yang baik antara Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, para Aparat Penegak Hukum, organisasi bantuan hukum, serta pemangku kepantingan lainnya.

Sorta menyatakan, setiap pihak memiliki peran dan kontribusi signifikan dalam pembentukan dan pembinaan desa/kelurahan sadar hukum di Provinsi Lampung. Ia  berharap, adanya peresmian desa sadar hukum di Sai Bumi Ruwa Jurai dapat menciptakan masyarakat sadar dan tertib hukum dalam menjalankan aturan hukum yang berlaku.

"Serta terjalinnya kolaborasi dan kerjasama yang baik antara Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan pemerintah daerah, APH, organisasi bantuan hukum, serta pemangku kepentingan lainnya," ujarnya.