Cegah Limbah Rumah Makan ke Drainase, DLH Balam Bentuk Tim Pengawas

Budi menjelaskan, pengawasan dilakukan untuk memastikan limbah dari aktivitas usaha rumah makan dikelola sesuai ketentuan lingkungan hidup.

"Terutama limbah lemak dan air buangan yang berpotensi mencemari lingkungan, karena kalau langsung dialirkan ke drainase tanpa proses penyaringan atau pengolahan," ujarnya.

Dari sisi administrasi lingkungan, Budi menyebut sejumlah pelaku usaha masih menggunakan dokumen Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) yang diproses melalui sistem daring.

"Selain pengawasan langsung, kami juga berencana menerbitkan surat edaran kepada para pelaku usaha rumah makan. Isinya berupa imbauan agar tidak membuang air limbah langsung ke saluran drainase tanpa pengelolaan yang semestinya," ucap Budi.

Budi menjelaskan, Pemkot Bandar Lampung akan mengutamakan pembinaan dan pengawasan untuk meningkatkan kepatuhan pelaku usaha dalam mengelola limbah.

Namun, apabila setelah diberikan pembinaan masih ditemukan pelanggaran yang tidak ditindaklanjuti, DLH dapat melakukan penegakan hukum sesuai ketentuan yang berlaku.

"Untuk ketegasannya, dari pemerintah kota kita akan melakukan pembinaan terlebih dahulu dan pengawasan. Kalau memang nanti tidak ditindaklanjuti, maka kita bisa melakukan penegakan dengan menggunakan perangkat penegakan hukum (Gakkum) yang ada," jelasnya.

Melalui langkah tersebut, DLH berharap para pelaku usaha rumah makan lebih bertanggung jawab dalam mengelola limbah yang dihasilkan. Upaya ini juga dilakukan untuk mencegah pencemaran lingkungan dan menjaga fungsi saluran drainase di Kota Bandar Lampung.