Metro, IDN Times – Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3 bakal diterapkan Pemerintah kota (Pemkot) Metro periode Natal dan Tahun Baru (Nataru).
Wali Kota Metro, Wahdi Siradjuddin menyatakan, penetapan kebijakan ini bersifat sementara dan tidak merubah status level persebaran COVID-19 yang ada di kota setempat yakni PPKM Level 2.
"Pada tanggal 24 Desember sampai tanggal 2 Januari itu kita menetapkan pemberlakuan PPKM level 3," tegasnya, Kamis (9/12/2021).
Wahdi menjelaskan, Metro menerapkan PPKM level 3 periode Nataru upaya pemerintah mengendalikan serta mencegah penyebaran COVID-19. "Ya contohnya peraturan pernikahan tidak boleh melakukan pesta harus di KUA. Seperti peraturan kemarin tidak boleh pesta tidak boleh menggunakan musik," jelasnya.
Selain itu imbuhnya, Pemkot Metro akan memaksimalkan pembatasan mobilitas masyarakat agar stabilitas penanggulangan pandemi tetap terkendali. Di setiap perbatasan juga akan dilakukan penyekatan. Untuk membatasi mobilitas masyarakat serta akan mengoptimalisasikan penggunaan aplikasi PeduliLindungi.
Wali Kota Metro Wahdi menyampaikan, pemerintah telah mengeluarkan Instruksi Mendagri Nomor 63 tahun 2021. Aturan tersebut, Kota Metro mengalami kenaikan level PPKM ke level 2.
Menurutnya, satu kasus memengaruhi karena tidak dilakukan tindak lanjut. Tercatat, ada satu pasien melakukan pemeriksaan di Jakarta dan terkonfirmasi positif COVID-19 pada 1 Desember 2021.
“Maka dari itu kita harus selalu menjaga protokol kesehatan sebaik-baiknya, ujung tombak dari tingkat RT tentu harus tetap dilaksanakan, dengan bekerjasama yang baik dari Forkopimda dan lembaga-lembaga yang ada dan mengaktifkan kembali tim monitoring dan evaluasi (monev) baik tingkat kecamatan maupun kelurahan sehingga ada peningkatan ekonomi yang baik pula,” ujarnya.
Wahdi menyatakan, adanya kenaikan PPKM jadi level 2, tentu ada sejumlah pembatasan aktivitas dan mobilitas masyarakat. Untuk itu ia meminta camat dan lurah untuk membantu Pemerintah Kota Metro pengumpulan data warga belum melakukan vaksin maupun yang sudah divaksin dosis 1 tapi belum melakukan vaksin dosis 2.
“Data ini sangat dibutuhkan juga untuk jajaran TNI maupun Polri sesuai dengan rekomendasi Ombudsman bahwa kita akan menyediakan vaksin sesuai dengan kebutuhan,” tegasnya.
Plt Kadis Kominfo Kota Metro Subehi menambahkan, Dinas Kominfo bekerjasama dengan Dinas Kesehatan melakukan langkah-langkah penerapan aplikasi PeduliLindungi di Kota Metro. Caranya, membuat surat edaran untuk seluruh OPD, BUMN, BMG, hotel, restoran dan pusat-pusat perbelanjaan dan faskes Siloam.
“Saat ini kita sudah melakukan registrasi untuk masuk ke sistem informasi nasional pada aplikasi PeduliLindungi, sehingga sudah bisa melakukan barcode. Khususnya untuk OPD, Kominfo akan memfasilitasi stand banner.
Ia menambahkan, setiap OPD akan disediakan stand banner. Siapapun pengunjung khususnya dari luar Kota Metro wajib melakukan scan barcode di lingkungan Pemerintah Kota Metro.
“Untuk di luar lingkungan pemerintahan diwajibkan untuk melakukan registrasi di peduli lindungi nasioanal untuk mendapatkan barcode seperti hotel, restoran dan pusat perbelanjaan,” ucapnya.