Bupati Lampung Selatan Ingatkan Anggota BPD Jangan Bermental Pejabat

02 Okt 2025, 12:01 WIB

Bupati Egi Membuka Kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Peningkatan Kapasitas Aparatur BPD Tahun Anggaran 2025 di Aula Hotel Negeri Baru Resort, Kecamatan Kalianda (Dok.Pemkab Lampung Selatan)

Intinya sih...

Pengelolaan desa harus transparanBimtek berlangsung selama dua hari, diikuti 128 peserta dari BPD, kepala seksi kecamatan, hingga bidang Ekobang. Materi narasumber Balai Nasional mengenai peran strategis BPD dalam tata kelola pemerintahan desa.
BPD harus jadi pengawas dan penyalur aspirasi masyarakatKepala desa dan BPD akan dinilai oleh masyarakat berdasarkan hasil nyata yang berdampak langsung pada warga. Peran BPD sangat penting sebagai pengawas dan penyalur aspirasi masyarakat.
Diharapkan cetak aparatur desa profesionalBimtek bertujuan memperkuat kapasitas aparatur desa agar tata kelola keuangan semakin transparan dan ak

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Lampung Selatan, IDN Times – Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama, menegaskan agar anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tidak menjadikan jabatan sebagai ajang mencari keuntungan pribadi. Hal itu disampaikan Bupati Egi saat membuka kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Peningkatan Kapasitas Aparatur BPD Tahun Anggaran 2025 di Aula Hotel Negeri Baru Resort, Kecamatan Kalianda.

“Saya minta tolong, jangan punya mental pejabat. Kalau mau berbisnis, jangan jadi pejabat. Saya paling tidak suka dengan yang namanya pungli,” tegas Bupati Egi di hadapan para peserta.

1. Pengelolaan desa harus transparan

ilustrasi rapat kerja (pexels.com/Christina Morillo)

Bimtek berlangsung 1–2 Oktober 2025 ini, diikuti sebanyak 128 peserta terdiri dari unsur BPD, kepala seksi kecamatan, hingga bidang Ekonomi dan Pembangunan (Ekobang). Para peserta juga mendapat materi dari narasumber Balai Nasional mengenai peran strategis BPD dalam tata kelola pemerintahan desa.

Dalam arahannya, Egi menekankan pengelolaan keuangan desa harus dilakukan sesuai regulasi yang berlaku. Mulai dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 juncto PP Nomor 47 Tahun 2015, hingga Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Bupati Egi juga menekankan pentingnya tanggung jawab moral dan integritas dalam menjalankan tugas.

2. BPD harus jadi pengawas dan penyalur aspirasi masyarakat

ilustrasi rapat kerja (pexels.com/Yan Krukau)

Ia menegaskan, kepala desa dan BPD akan selalu dinilai oleh masyarakat berdasarkan hasil nyata yang berdampak langsung pada warga. Menurutnya, peran BPD sangat penting. BPD harus jadi pengawas dan penyalur aspirasi masyarakat, memastikan program desa benar-benar menyentuh kebutuhan warga.

“Kita belajar dari setiap masa. Setiap masa ada orangnya, dan setiap orang ada masanya. Termasuk saya, tidak mau menyia-nyiakan masa ini. Karena pada akhirnya setiap masa pasti akan dimintai pertanggungjawabannya,” ucapnya.

3. Diharapkan cetak aparatur desa profesional

ilustrasi rapat (unsplash/Antenna)

Plt Inspektur Kabupaten Lampung Selatan, Anton Cermana, menuturkan kegiatan Bimtek ini bertujuan memperkuat kapasitas aparatur desa agar tata kelola keuangan semakin transparan dan akuntabel.

“Melalui Bimtek ini diharapkan aparatur desa dapat memperkuat peran BPD, sehingga tata kelola keuangan desa semakin transparan dan dapat dipertanggungjawabkan,” jelasnya.

Ia menambahkan, Bimtek ini diharapkan mampu melahirkan aparatur desa yang profesional, berintegritas, dan transparan dalam mengelola pemerintahan desa. Dengan begitu, desa-desa di Lampung Selatan dapat semakin maju, mandiri, dan sejahtera.