BPS: 104.868 Jiwa Angkatan Kerja di Bandar Lampung tak Bekerja

Ia menjelaskan, sebenarnya menjadi suatu hal wajar apabila tingkat pengangguran di kota relatif lebih tinggi dari pedesaan. Apalagi sebagian besar provinsi di Indonesia mengalami hal tersebut termasuk di Lampung. 

Hal ini juga terlihat dari rata-rata TPT di kabupaten/kota Provinsi Lampung periode 2021, TPT rata-rata kab/kota lain termasuk Metro hanya sekitar 4,6 persen saja, berbeda dengan Bandar Lampung yang mencapai angka 8 persen.

“Di 2019 kita sempat turun itu sampai 7,15 persen. Lalu pandemik, itu berangsur naik di 2020 sampai 8,79 dan 2021 naik lagi 8,85 persen. Ini perlu diketahui juga konsep secara pengertiannya, yang dikatakan orang bekerja itu orang yang berada di usia kerja (bukan anak sekolah) dan bekerja minimal 1 jam dalam 1 minggu. Itu dikatakan bekerja,” jelasnya.

“Kemudian kalau di pedesaan itu kan membantu orang tuanya di ladang saja sudah dikategorikan bekerja. Tapi di kota, anak-anak baru lulus sekolah mau bantu apa? Begitu dia sudah lulus terus masih nyari kerja dan belum dapat, itu pengangguran,” tambahnya.

Akhmad Nasrudin juga menjelaskan, kenaikan TPT dari 2019 ke 2020 dengan 2020 ke 2021 mengalami penurunan. 2019-2020 mencapai 1,64 persen, sedangkan 2020-2021 kenaikannya hanya 0,06 persen.

“Nah ini kita lihat pada saat pandemik di Bandar Lampung itu kan banyak PHK, tapi jangan lupa kalau sektor informal atau kerja online juga sekarang banyak. Karena saya pikir mereka juga pasti akan berpikir harus survive untuk memenuhi kebutuhannya. Maka banyak juga yang profesinya berubah, apakah mereka buka UMKM, jadi freelance online dan sebagainya,” katanya. 

Ia juga mengatakan salah satu menggeliatnya pertumbuhan ekonomi juga dengan melihat semakin banyak UMKM khususnya bidang kuliner di hampir semua wilayah Bandar Lampung seperti di Jalan Arif Rahman Hakim, Jalan Raden Intan, dan Jalan Teuku Umar.

Ia juga mengatakan, angka pertumbukan ekonomi Bandar Lampung pada triwulan ketiga (Juli-September) 2022 memiliki angka tertinggi se-Indonesia. Hal ini dipengaruhi oleh kegiatan nasional Apeksi 2022 yang saat itu digelar di Bandar Lampung.

“Coba kalau malam apalagi malam minggu ke sana. Pasti banyak sekali tempat makan dan resto-resto. Mereka kan enggak mungkin buka kalau tak menguntungkan kan.

Terkait kemiskinan, Akhmad Nasrudin menjelaskan dalam menentukan kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar. Sehingga kemiskinan dapat dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran.

“BPS mengkategorikan miskin berdasarkan kilo kalori/orang/hari yakni 2100 kkal/orang/hari. Disetarakan rupiah menjadi 654.576. Itu batas minimumnya. Kalau dia mengkonsumsi kurang dari itu maka dikategorikan miskin. Kriteria ini dipakai di seluruh dunia,” jelasnya.

Kemudian ia menjabarkan lagi, pengeluaran sebesar Rp654.576 itu juga mencakup dua aspek yakni 70 persen makanan dan 30 persen konsumsi nonmakanan. Maka, contoh dalam 1 rumah terdapat 4 orang. Berarti penghasilan minimum keluarga tersebut yakni Rp2.618.304, jika kurang dari itu akan dikategorikan miskin.

“Tapi kalau misalnya yang bekerja dalam satu rumah itu ada dua ya berarti digabungkan pendapatannya. Jadi beda ya dengan rumor yang bilang patokan miskin itu dari dapat tidaknya BLT, itu berbeda,” imbuhnya.

Selain itu, Akhmad Nasrudin juga mengatakan tingkat pendapatan Kota Bandar Lampung juga terpantau cukup baik. Hal ini terlihat dari nilai garis kemiskinan meningkat.

Pada 2020, garis kemiskinan hanya Rp634.743 meningkat menjadi Rp654.576/perkapita/per bulan. Artinya pendapatan masyarakat juga meningkat.

Begitupun dengan nilai inflasi, target Bandar Lampung adalah 2 persen dan pada saat pandemik 2020 angka tersebut tidak tercapai. Namun pada 2021, nilai inflasi meningkat 2,13 persen.

“Kalau sekarang kan mau barang naik juga yang beli masih banyak ya. Jadi kalau kita lihat indikatornya (pertumbuhan ekonomi) itu ada juga inflasi,” katanya.