Batalkan Wahdi-Qomaru, Jabatan Komisioner KPU Metro Segera Berakhir

Menurut Budiyono, keputusan tersebut tak ubahnya 'bola panas' hingga berpotensi menimbulkan kegaduhan. Tindakan ini dinilai amat tidak tepat sebagai penyelenggara kontestasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 menjalang H-7 proses pemungutan suara.

Menyoal keputusan ini, ia menilai para komisioner memutus pembatalan paslon Wahdi-Qomaru ini dapat diproses secara hukum atau dilaporkan ke pihak kepolisian.

"Bisa dilaporkan ke polisi, buat apa ke DKPP, sebab sudah selesai masa jabatannya. Mereka bukan penyelenggara lagi," tegas dosen Fakultas Hukum Unila tersebut.

Menelisik lebih jauh, Budiyono menyampaikan, masyarakat patut mempertanyakan pengambilan keputusan tersebut dikarenakan terkesan buru-buru. Terlebih pengumuman pembatalan ini sebatas disampaikan melalui keterangan diunggah melalui akun Instagram resmi KPU Kota Metro @kpukotametro.

Pasalnya, keputusan pembatalan ini disebut amat strategis dikarenakan menyangkut hajat demokrasi masyarakat se-Kota Metro pada Pilkada serentak 2024.

"Bisa jadi, masyarakat menduga karena mereka akan berakhir sehingga membuat keputusan membuat gaduh, terkesan 'main-main," imbunnya.

Budiyono menambahkan, keputusan KPU Metro kali ini amat tidak sesuai dan diduga mengabaikan koordinasi dengan KPU Provinsi hingga RI. Selain itu, bila melihat bunyi putusan perkara pidana pemilihan Qomaru Zaman menyebutkan membatalkan pencalonannya bersama Cawakot Wahdi.

"Dia hanya (Qomaru Zaman) melanggar Pasal 71 ayat 3 (UU 10/2016), sementara Pasal 71 ayat 5 bersifat kumulatif, kalau dia melanggar ayat 2 dan 3. Ini unsurnya harus terpenuhi," katanya.